Headlines News :
Home » » Habis Mogok Nasional, KSPI Kini Fokus Gugat UU Ciptaker ke MK

Habis Mogok Nasional, KSPI Kini Fokus Gugat UU Ciptaker ke MK

Written By Info Breaking News on Jumat, 09 Oktober 2020 | 19.11

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Jakarta, Info Breaking News -  Usai melaksanakan aksi mogok nasional penolakan UU Cipta Kerja, selanjutnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan mengalihkan konsentrasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan gugatan terhadap UU kontroversial tersebut.

"Langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional, serta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan mengapa buruh menolak omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, Jumat (9/10/2020).


Mogok nasional yang dilakukan KSPI dan 32 serikat buruh sebelumnya digelar pada 6-8 Oktober 2020. Iqbal mengatakan sikap resmi serikat buruh soal UU Cipta Kerja akan disampaikan hari Senin (12/10/2020).


"Mogok nasional selama 3 hari yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama 32 federasi telah berakhir tanggal 8 Oktober 2020. Untuk langkah selanjutnya, yang akan diambil para serikat buruh akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 jam 11.00 WIB di Jakarta," ujar Iqbal.


Sebelumnya, pemerintah mengecam demo menolak omnibus law Cipta Kerja yang berujung ricuh. Pemerintah pun mempersilakan masyarakat yang tidak puas terhadap UU Cipta Kerja mengajukan gugatan ke MK.


"Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke MK," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers, Kamis (8/10/2020). ***Samuel Art

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Featured Advertisement

Music Video

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved