Headlines News :
Home » » Ombudsman Sarankan MA Bentuk Tim Khusus Awasi Sidang Daring

Ombudsman Sarankan MA Bentuk Tim Khusus Awasi Sidang Daring

Written By Info Breaking News on Rabu, 10 Juni 2020 | 04.58

Adrianus Meliala, Anggota Ombudsman RI
Jakarta, Info Breaking News - Karena masih banyak juga yang lelet alias lemot dan masih galau bahkan salah kaprah dalam fungsional e court dan sepaket komplit nya dikalangan pegawai lembaga peradilan, maka pihak Ombudsman Republik Indonesia menyarankan kepada Dr.Syarifuddin SH MH, Ketua Mahkamah Agung yang ke XIV yang baru menggantikan sang maestro hukum Prof.Dr.Hatta Ali SH MH, MA dibawah kepemimpinan putra terbaik Sumatera Selatan ini segera membentuk Tim Khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persidangan dalam jaringan (online) atau electronic litigation. Penambahan tim khusus itu termasuk juga penambahan tenaga ahli informasi dan teknologi (IT).

Menurut anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, tenaga ahli diperlukan agar jalannya sidang tidak terhambat di tiap pengadilan negeri. "Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan," kata Adrianus dalam rilis Ombudsman RI yang diterima di Jakarta, Selasa (9/6).

Ombudsman juga mengatakan koordinasi antarinstansi penegak hukum dengan optimal dalam penyelenggaraan persidangan virtual tersebut, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Melihat adanya kendala teknis yang ditemukan Ombudsman RI dalam penyelenggaraan persidangan daring di 16 pengadian negeri, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Cibinong, Bekasi, Tangerang, Serang, Medan, Batam, Jambi, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Kupang, dan PN Manokwari.

"Kendala tersebut seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antarpihak yang kurang baik, penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, serta tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/dusta," kata Adrianus.

Ombudsman memandang perlu penyusunan regulasi tentang standardisasi sarana dan prasarana persidangan dalam jaringan (online) pada pengadilan negeri guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan persidangan daring.

Keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat video telekonferensi serta jaringan internet yang kurang stabil juga berpotensi menyebabkan penundaan berlarut dalam proses persidangan.Penundaan sidang itu, kata Adrianus, dapat menjadi potensi malaadministrasi dalam penyelenggaraan sidang virtual tersebut.*** Emil F Simatupang. 
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Featured Advertisement

Music Video

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved