MK Bakal Proses Gugatan Prabowo-Sandi Maksimum 14 Hari

Jakarta, Info Breaking News – Mahkamah Konstitusi (MK) mengklaim dapat memproses dan memutuskan gugatan hasil pemilu yang diajukan Prabowo-Sandi paling lama 14 hari setelah gugatan tersebut teregistrasi dalam buku perkara.

"Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum harus diterbitkan paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam buku register perkara konstitusi," jelas Pakar hukum tata negara Hifdzil Alim, Jumat (24/5/2019).

Hifdzil yang juga merupakan Direktur HICON Law & Policy Strategies itu mengatakan jika Prabowo memasukkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Jumat hari ini, dengan asumsi perkara itu langsung dicatat di dalam buku register perkara pada hari yang sama, maka MK dapat mengeluarkan putusan selambatnya 14 hari ke depan.

"Jumlah 14 hari setelah pencatatan di buku register perkara itu adalah jumlah hari maksimal. MK bisa saja lebih cepat lagi memutuskan," tuturnya.

Sebagai informasi, pemeriksaan perkara PHPU Presiden/Wakil Presiden akan berlangsung secara dua tahap. Pertama, pemeriksaan pendahuluan dan tahap kedua ialah pemeriksaan persidangan.

Pemeriksaan pendahuluan, menurut Hifdzil, dimulai paling lama tiga hari setelah permohonan gugatan dicatat dalam buku register perkara. Sedangkan terkait berat atau tidaknya persyaratan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu Presiden, Hifdzil menilai hal itu relatif bergantung kepada pemohon.

"Berat atau ringannya sebenarnya yang dapat mengukur itu pemohonnya. Kalau pemohon punya semua alat buktinya untuk mengajukan sengketa, ya ringan-ringan saja. Kalau pemohon tidak punya alat bukti untuk mengajukan sengketa, tapi mengakunya punya, ya berat nanti," katanya.

Diketahui, tim Prabowo-Sandiaga direncanakan akan mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi Jumat hari ini.

Hari ini merupakan batas waktu terakhir bagi Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan gugatan mengingat sesuai ketentuan yang berlaku, KPU hanya memberikan waktu kepada peserta pemilu untuk mengajukan gugatan, selambatnya tiga hari sejak hasil pemilu ditetapkan tanggal 21 Mei 2019. ***Sam Bernas