Headlines News :
Home » » Seorang Advokat dan Pengusaha Didakwa Sebagai Pemberi Suap Dua Panitera dan Hakim PN Jaktim

Seorang Advokat dan Pengusaha Didakwa Sebagai Pemberi Suap Dua Panitera dan Hakim PN Jaktim

Written By Info Breaking News on Jumat, 12 April 2019 | 12.35

Ketua Majelis Hakim Iswahyu Widodo

Jakarta, Info Breaking News - Advokat Arif Fitriawan serta pengusaha Martin P. Silitonga didakwa telah memberi suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan dan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Iswahyu Widodo dan Irwan.
Arif dan Martin memberikan suap sebesar Rp 150 juta dan Sin$ 47.000 kepada hakim Iswahyu Widodo dan Irwan melalui M. Ramadhan yang diketahui berkerabat dengan kedua hakim tersebut.
"Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim berupa uang Rp 150 juta dan Sin$ 47.000," kata jaksa I Wayan Riyana saat membacakan surat dakwaan terhadap Arif dan Martin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Keduanya diduga member suap demi mempengaruhi putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jakarta Selatan yang ditangani oleh hakim Iswahyu Widodo selaku ketua majelis hakim dan Irwan selaku hakim anggota terkait dengan gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources. Suap diberikan agar hakim memenangkan penggugat, yakni Isrullah Achmad yang merupakan pemilik CV Citra Lampia Mandiri.
Jaksa menjelaskan Ramadhan pertama kali diminta bantuan mengurus perkara oleh Martin dan Arif Fitriawan. Ramadhan kemudian bertemu hakim Iswahyu dan Irwan untuk menyampaikan permintaan Arif dan Martin. Kedua hakim pun menyanggupi permintaan tersebut.
Ramadhan pun menyerahkan uang Rp 150 juta kepada hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan pihak tergugat. Selanjutnya, hakim meminta uang Rp 500 juta untuk memenangkan pihak penggugat dalam putusan akhir. Uang pun diberikan oleh kepada Ramadhan sejumlah 47.000 dollar Singapura.
Atas perbuatannya, Arif dan Martin didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ***Sam Bernas

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved