![]() |
Para Peserta Judicial Integrity Champions Second Network Meeting “The Path Towards Judicial Excellence” Berfoto Bersama Sebelum Memulai Acara |
Jakarta, Info Breaking News - Mahkamah
Agung (MA) bekerja sama dengan EU-UNDP Support
to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) serta UNDP Regional
Bangkok menggelar Judicial Integrity Champions Second Network Meeting “The Path Towards
Judicial Excellence” di Hotel Aryaduta,
Jakarta.
Acara yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Maret 2019 ini bertujuan untuk meninjau hasil kerja yang telah dicapai oleh
Jaringan Regional Integritas Peradilan dan mendiskusikan checklist integritas yang telah di uji cobakan oleh Pengadilan
Federal Malaysia serta melihat peran inovasi dan teknologi dalam peningkatan
kinerja pengadilan, khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas.
Integrity Checklist sendiri merupakan alat untuk memperbaiki
kinerja pengadilan dari perspektif transparansi dan akuntabilitas. Alat ini
dikembangkan oleh UNDP bersama International
Consortium on Court Excellence (ICCE)
dengan menggunakan International
Framework for Court Excellence (IFCE).
Pertemuan
ini diikuti oleh kurang lebih 100 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh
Indonesia dan dihadiri pula oleh Ketua MA Prof. Dr. Hatta Ali, SH., MH., Ketua
Komisi Yudisial Dr. Jaja Ahmad Jayus SH., M.Hum. dan jajaran MA serta para
hakim negara sahabat. Tahun 2019 ini Indonesia menjadi
tuan rumah pertemuan, sebelumnya pertemuan ini dilangsungkan di Bangkok,
Thailand pada Maret 2018.
Dalam
sambutannya, Ketua MA menyampaikan bahwa kegiatan ini harus mendapatkan
apresiasi. “Kegiatan ini mengadopsi pendekatan hak asasi manusia untuk memastikan
terwujudnya keadilan bagi semua orang, dengan mempromosikan transparansi,
integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan,” ujarnya.
Integritas
menjadi alat yang mengharmonisasi nilai dan norma yang dianggap ideal dan
dijadikan hukum melalui institusi lembaga peradilan dan dipedomani oleh
masyarakat. “Oleh karena itu di dalam lembaga peradilan,
integritas bukan hanya sebagai sesuatu yang dianggap baik namun integritas
telah menjadi sebuah kebutuhan. The
Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 yang menjadi pedoman bagi
perilaku hakim juga menekankan integritas ini sebagai poin yang sangat penting.
Hakim harus selalu memiliki standar yang tinggi baik dalam kehidupan pribadinya
maupun dalam kehidupan bermasyarakatnya,” terang Hatta Ali.
![]() |
Ketua MA, Prof. Dr. Hatta Ali Menyampaikan Sambutannya |
Lebih
lanjut Ketua MA menjelaskan bahwa salah satu dari tujuan pembangunan
berkelanjutan adalah perdamaian, hukum, dan institusi yang kuat.
“Institusi
peradilan yang tidak berintegritas cenderung sewenang-wenang dalam menjatuhkan
putusan dan menyalahgunakan kekuasaan serta tidak mampu memberikan pelayanan
publik yang prima. Jika hal ini terjadi maka publik akan kehilangan kepercayaan
kepada lembaga peradilan dan berakibat timbulnya
rasa tidak aman serta kekerasan di tengah masyarakat yang pada akhirnya
berdampak pada pembangunan di semua negara khususnya dari sisi pertumbuhan
ekonomi,” paparnya.
Integritas
merupakan salah satu dari nilai-nilai badan peradilan yang menjadi bagian
kerangka kerja pengadilan yang unggul (court
excellence). Hal ini menjadi dasar untuk mengukur kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan sebagai parameter kesuksesan pelaksanaan fungsi oleh
lembaga peradilan. “Kepercayaan publik yang tinggi akan memastikan kepatuhan
masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan, memperkuat supremasi hukum, dan
meningkatkan dukungan agar terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan lembaga
peradilan,” tambah Ketua MA.
Selain
Ketua MA, turut pula memberikan sambutan pembukaan dalam kegiatan ini yakni Mr.
Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam;
Mr. Rob Fenn, Wakil Kepala Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan
Timor-Leste, dan Mr. Nicholas Booth, Team Leader Governance and Peacebuilding
a.i. UNDP Regional Bangkok.
Sebagai
perwakilan dari Indonesia, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto,
S.H. menyampaikan kesuksesan MA dalam menyusun database yang terintegrasi guna
mendukung transparansi dan akuntabilitas peradilan. Sedangkan dari Malaysia,
Ketua Mahkamah Agung Malaysia YM Tan Sri Richard Malanjun akan menyampaikan
kisah sukses Malaysia dalam mengujicobakan integrity checklist dalam
proses pembaruan peradilan di Malaysia. Sementara Vietnam akan menyampaikan
upaya memperkuat integritas yudisial dan kapasitas hakim dalam penyelesaian
sengketa komersial, dan Filipina memaparkan peran Dewan Koordinasi Sektor
Yudisial.
Khusus
untuk perserta dari Indonesia, diskusi di hari kedua akan berfokus pada
pembahasan hasil-hasil dari Proyek SUSTAIN dan rencana keberlanjutannya,
terutama mengenai keberlanjutan aplikasi sistem komputer: SIPP, SIWAS, SIKEP
dan Sisdiklat. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun
yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Program Pembangunan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan
teknis bagi MA dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan
pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas dan
akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan
bagi masyarakat. ***Vincent
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !