Headlines News :
Home » » Para Pakar Bangkit Menegur Arogansi KPK

Para Pakar Bangkit Menegur Arogansi KPK

Written By Info Breaking News on Kamis, 21 Februari 2019 | 10.28


Jakarta, Info Breaking News - Kasus pemukulan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borubudur Jakarta yang dilakukan Sekda Pemprov Papua masih menjadi perbincangan hangat dikalangan praktisi hukum, karena kejadian yang tidak lucu seperti itu seharusnya tidak terjadi jika pihak KPK tau diri dan mengerti prosedural dan instrumen hukum yang ada direpublik ini.
Image superbody yang terbungkus ditubuh anti rasuah itu telah membuat banyak kecerobohan penyidik hingga pola berpikirnya para elit di KPK sangat fatal dan menabrak semua rambu rambu yang sudah diatur dalam KUHAP.
Hingga akhirnya belakangan ini ada sejumlah pakar hukum dan tokoh berkaliber yang selama ini diam membisu kini bagaikan Singa mengaum beringas, bangun untuk bangkit menegur keras sekaligus memberi pelajaran hukum yang sangat berharga bagi lembaga yang diharapkan bisa mengatasi dan mencegah terjadinya kejahatan korupsi.
Salah satunya adalah teguran Guru Besar UGM Prof. DR. Eddy Hiariej yang banyak yang kini menjadi viral trending topic dunia, melalui pemberitaan media online digital berbasis kecanggihan internet.
Sang Professor mengungkapkan secara gamblang betapa mengundang rasa miris atas  permainan KPK dibelakang slogan sucinya pemberantasan korupsi yang justru nyatanya semakin merajalela, karena adanya elit KPK yang arogan menelepon para hakim tipikor dalam memutus berat hukuman para terdakwa,  yang sesungguhnya banyak dipaksakan dan batal demi hukum, akibat selalu dijumpainya dihampir semua persidangan banyaknya prosedural hukum yang salah, tapi pihak penyidik hingga para jaksa di KPK tetap menggunakan style percaya diri bahwa tuntutannya selalu dipenuhi para hakim, dan jika ada yang tidak cocok dengan selera KPK, maka langsung banding dan selalu mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutannya. Hal ini publik bergidik saat mengetahui vonis banding terhadap Johanes Kotjo yang semula dituntut oleh jaksa KPK 4 tahun dan diputus 2 tahun dan 8 bulan itu, menjadi 4, 5 tahun ditingkat banding.
Belum lagi pada kasus Irvanto Budi Tahyo yang ditakdirkan menjadi ponakan tersayang Setya Novanto, yang sesungguhnya hanyalah berperan sebagai seorang kurir, orang suruhan, tapi justru dituntut maksimal 10 tahun penjara.
"KPK tidak boleh seenaknya menyadap atau merekam telepon pembicaraan orang lain, apalagi selama bertahun tahun disadap, padahal belum ada penetapan yang legal dia sebagai tersangka." ungkap garang Prof. Dr. Said Karim SH MH, pakar hukum pidana yang tampil sebagi ahli dalam persidangan pengacara Lucas yang kini menjadi sorotan media internasional.
Begitu juga hardikan keras yang disampaikan Prof. DR. Mudzakir SH MH, pakar hukum pidana yang merupakan akademisi handal yang ikut membidani lahirnya Undang-undang Tipikor KPK, " Banyak kasus perdata dan hukum bisnis ditubuh BUMN yang ditarik paksa menjadi kasus korupsi, padahal kata Undang undang bahwa hanya lah penyidik internal yang ada di tubuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bisa melakukan penyidikan, setelah meminta pihak BPK melakukan audit investigasi prihal adanya dugaan kerugian keuangan negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Untuk apa gunanya OJK yang berhak melakukan penyidikan jika terjadi penyimpangan dalam jasa keuangan seperti ditubuh asuransi milik negara." kata Mudzakir berulangkali meluruskan pandangan hakim Syahlan SH pada persidangan terdakawa Budi Tahyono, mantan dirut Jasindo.
Begitu juga teguran keras yang disampaikan pakar digital forensik Ruby Alamsyah, yang secara tegas menuyebutkan betapa fatalnya cara penyidikan KPK yang masih menggunakan metode lama yang sudah ditinggalkan dalam menganalisis suara identik seseorang yang disadapnya dalam istilah ahli akustik digital, ahli yang dihadirkan KPK dalam kasus pengacara Lucas, apalagi hanya menggunakan 3 kata belaka, padahal sedikitnya harus 20 kata sebagaimana arti forensik yang indentik dengan proses hukum.
":Banyaknya rasa berang dari para pakar berkaliber diatas, jelas menunjukan betapa lemahnya SDM  yang dimiliki KPK, tapi karena sudah merasa super power dan superbodynya maka KPK tak pernah mau mengakui kesalahannya, tetap aja ngotot sok hebat padahal bobrok." kata Fahri Hamzah dalam banyak kesempatan berbincang dengan para wartawan dan praktisi hukum.
Bagitu juga halnya penzholiman yang harus dipikul oleh Patrialis Akbar, mantan Menkunham yang terlalu banyak membuat gebrakan bernilai poisitif supremasi hukum, belum jadi tersangka sudah disadap dan terus dibayang bayangi, hingga terjadi OTT yang penuh tanda tanya, karena awalnya di isukan Patrialis Akbar sedang berdua dengan siperempuan seksi yang montok, padahal pada saat itu Patrialis sedang bersama keluarga makan di Grand Indonesia.
Gilanya lagi Patrialis yang tidak harus mendekam di Lapas Sukamiskin yang sesungguhnya gedung tua peninggalan Belanda yang tadinya banyak hantunya itu, telah diperbaiki dan ditata pengelolaannya secara baik, sehingga dipintu gerbang dan didepan Mesjid ada tertera prasasti yang ditandatangani Patrialis Akbarr. 
"Semua ini kan gara gara ulah KPK yang seenaknya saja menangkapi orang." pungkas Fahri Hamzah yang sejak awal dan mungkin sampai mati nanti, tidak akan pernah takut apalagi gentar menggoyang KPK guna kerinduan anak bangsa ini agar KPK bisa mencegah, bukan hanya sok hebat menangkapi melalui OTT yang sporadis. *** Emil Simatupang.


Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved