Headlines News :
Home » » Untuk Kedua Kalinya MA Tolak Gugatan Sonny Franslay Terhadap Hoky Ketum APKOMINDO yang Sah

Untuk Kedua Kalinya MA Tolak Gugatan Sonny Franslay Terhadap Hoky Ketum APKOMINDO yang Sah

Written By Infobreakingnews on Jumat, 26 Oktober 2018 | 09.04



Sonny Franslay saat menjadi saksi Pelapor utama dalam upaya melakukan kriminalisasi terhadap Ketum Apkomindo di PN Bantul 13 April 2017
Jakarta, Info Breaking News - Perseteruan panjang dalam perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) sejak beberapa tahun belakangan ini terjadi disejumlah Pengadilan Negeri, terhitung sejak perkara ini berlangsung di ranah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur (2013), Pengadilan Tata Usaha Negara (2015), Pengadilan Negeri Bantul DIY (2016), juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2018), dan yang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2018), hingga hingga kini masih sedang berjalan.

Panjang dan ruwetnya persoalan hukum yang antara lain masalah penggunaan logo organisasi yang ternyata secara diam-diam didaftarkan pada tahun 2010 oleh Sonny Franslay sebagai mantan ketua umum APKOMINDO, dimana logo tersebut sudah digunakan oleh organisasi sejak didirikan tahun 1991 dan berlanjut digunakan oleh para pengurus dan anggotanya yang tersebar dipelosok daerah, serta secara umum mereka para anggota merasa yakin bahwa logo tersebut sudah menjadi milik bersama, namun nyatanya sangat pahit bagi ketum APKOMINDO Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, karena setelah Sonny Franslay dan kelompoknya tidak lagi terpilih menjadi ketum APKOMINDO, mendadak Sonny Franslay bersama sejumlah sekutunya secara keroyokan melaporkan Hoky kepihak berwenang secara beruntun seakan tak pernah habisnya dendam serta kebencian Sonny Franslay cs terhadap penggantinya itu.

Tercatat sampai dengan berita ini ditayangkan, sejak Hoky terpilih menjadi Ketum APKOMINDO telah menghadapi  12 Perkara Pengadilan dan 5 Laporan Polisi berkaitan dengan kegiatan APKOMINDO.

Dari 12 Perkara di sejumlah Pengadilan, sudah 9 Perkara yang telah selesai dengan hasil dimenangkan oleh Ir. Soegiharto Sanjtoso alias Hoky sebagai Ketum APKOMINDO yang sah berdasarkan SK MenkumHAM RI Nomor: AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017.

Bahkan hingga saat ini tercatat dua perkara yang sudah diputus di tingkat MA dimenangkan oleh Hoky, yaitu perkara di PTUN Jakarta dan perkara Apkomindo yang berasal dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Perkara Nomor 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang semula beromor 53/PDT.SUS-HKI CIPTA/2017/PN.JKT.PST  telah diputus 8 Oktober 2018 lalu, sebelumnya MA juga telah menolak kasasi perkara nomor 483 K/TUN/2016 yang semula bernomor 195/G/2015/PTUN.JKT dan telah diputus 01 Desember 2016 yang kedua perkara tersebut diajukan oleh Sonny Franslay.

Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO nomor 483 K/TUN/2016 yang semula bernomor 195/G/2015/PTUN.JKT dan telah diputus sejak 01 Desember 2016
Sejumlah media bahkan masih merekam proses panjang digelarnya persidangan perkara Nomor 53 itu di PN Jakarta Pusat, dimana Hoky yang langsung berhadapan dengan Bos PERADI Prof. DR. Otto Hasibuan SH MM, pihak kuasa hukum lawannya, hingga berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Hoky si tukang insinyur melawan sang profesor di tingkat MA.

Kemenangan Hoky dan penolakan kasasi yang diajukan oleh Sonny Franslay itu dapat dengan mudah dilihat oleh publik pada website Kepaniteraan MA secara online.

Mirisnya kemenangan demi kemenangan yang diraih Hoky itu bermula dari masa kepahitan yang harus dialami oleh Hoky, dimana dirinya dikriminalisasi secara membabi buta oleh sejumlah oknum karena adanya indikasi suap kotor, menjadikan Hoky sempat menjadi penghuni Rutan Bantul selama 43 hari, dan barulah Hoky dibebaskan secara murni oleh majelis hakim PN Bantul DIY Jogjakarta, karena dinilai tidak ada bukti atas tuduhan JPU yang sempat menuntut Hoky 6 tahun penjara dan denda Rp 4 Miliar.

Putusan bebas PN Bantul itulah yang kini dimohonkan oleh pihak JPU pada tingkat kasasi dengan nomor 144/K/PID.SUS/2018  yang semula bernomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl, yang hingga kini masih sangat dinantikan segera putus, sehingga perkara yang sepele berawal hanya dari penggunaan logo yang digunakan oleh Ketua DPD Apkomindo DIY pada saat Pameran Mega Bazzar Consumer Show 2016 di JEC Bantul, DIY, yang semula dinyatakan telah menjadi sebagai tersangka, namun nyatanya hingga kini tidak pernah dituntut, padahal Ketua DPD Apkomindo DIY yang melakukan penggunaan logo Apkomindo, sedangkan Hoky ditahan secara sewenang-wenang dan disidangkan hingga 35 kali di PN Bantul padahal Hoky tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan logo Apkomindo pada pameran tersebut.

Kasasi Sonny Franslay ditolak untuk perkara APKOMINDO Nomor 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang semula bernomor 53/PDT.SUS-HKI CIPTA/2017/PN.JKT.PST dan telah diputus sejak 8 Oktober 2018
Bahkan senyatanya dalam persidangan di PN Bantul telah terungkap ada yang menyediakan dana agar Hoky masuk penjara meskipun tidak melakukan tindak pidana, lalu telah tersedia fakta tentang oknum JPU di Kejagung dan oknum JPU di Kejari Bantul yang telah dimutasi serta saat ini ada oknum penyidik Bareskrim Polri yang sedang dilaporkan ke Propam Mabes Polri berkaitan dengan dugaan membuat surat palsu atas proses kriminalisasi terhadap Hoky.

Diketahui Hoky selaku Ketua Umum APKOMINDO, telah menggugat hak cipta logo APKOMINDO yang diklaim secara sepihak oleh Sonny Franslay atas nama pribadinya.
Hoky mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dan kasus perdata itu telah divonis N.O, kemudian atas putusan Hakim, pihak Sonny Franslay mengajukan kasasi, dengan melarang Hoky selaku Ketum Apkomindo menggunakan logo Apkomindo, bahkan didalam gugatannya ada permintaan ganti rugi materil Rp 9 Miliar dan immateriil Rp 15 Miliar, sehingga totalnya sebesar Rp 24 Miliar.

Ketidakcermatan Putusan Hakim PN JakPus dalam Gugatan Logo APKOMINDO

Terkait dengan putusan N.O, Hoky kepada wartawan mengungkapkan bahwa Gugatan atas hak cipta seni logo APKOMINDO di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu masih menyisakan problematika hukum.  "Hal ini menjadi perhatian kalangan akademisi dan praktisi hukum di negeri ini." kata Hoky di Jakarta, Jumat  26 Oktober 2018.

Menurut Hoky, sebuah tulisan ilmiah yang dimuat oleh Jurnal Refleksi Hukum Volume 2 Nomor 2, April 2018 yang ditulis oleh Vincent Suriadinata, telah menyoroti kasus ini (tulisan dapat diakses di sini).

"Ketika memutus N.O, majelis hakim PN JakPus dinilai sangat tidak cermat dan dapat dianggap melampaui kewenangannya dalam mengadili perkara tersebut," terang Hoky mengutip Jurnal Refleksi Hukum yang ditulis oleh Vincent.

Ketua majelis hakim Marulak Purba, SH., MH. didampingi hakim anggota Kisworo, SH., MH. dan Endah Detty Pertiwi, SH., MH. menyimak pertanyaan Hoky saat sidang perkara nomor  53/PDT.SUS-HKI CIPTA/2017/PN.JKT.PST pada tanggal 05 Februari 2018 dengan saksi Sugiyatmo
Menurut Hoky, perlu dipahami bahwa salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas "Presumptio Iustae Causa" yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

"Secara tegas dinyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menyatakan penundaan pelaksanaan atau sah tidaknya suatu KTUN adalah hakim administrasi." terang Hoky.

Menjadi sebuah persoalan hukum manakala dalam putusan perkara nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst antara Penggugat yakni Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) dengan dasar SK MenkumHAM RI Nomor AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017 yang tercantum nama Soegiharto Santoso sebagai Ketua Umum dan Muzakkir sebagai Sekretaris Jenderal dengan Tergugat Sonny Franslay dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dinyatakan tidak dapat diterima.

Salah satu pertimbangan majelis hakim yang diketuai oleh Marulak Purba, SH., MH. didampingi oleh hakim anggota Kisworo, SH., MH. dan Endah Detty Pertiwi, SH., MH. menyatakan SK Menkumham yang menjadi legal standing DPP APKOMINDO harus diuji keabsahannya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

"Padahal SK MenkumHAM RI Nomor AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017 yang menjadi Legal Standing DPP APKOMINDO merupakan KTUN yang sah karena telah memenuhi unsur-unsur suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkrit, individual dan final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata." kata Hoky.

Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa DPP APKOMINDO harus terlebih dahulu memperoleh pengukuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dikualifisir sebagai pengurus APKOMINDO yang sah maka Penggugat tidak punya hak dan tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk dan atas nama DPP APKOMINDO sangat tidak cermat dan merugikan pihak pencari keadilan di PN JakPus.

Saksi Agus Setiawan Lie (07/02) terlihat kewalahan menjawab pertanyaan Hoky yang secara langsung bersidang tanpa didampingi Pengacara dan tampak jelas Tim Penasehat Hukum Tergugat I terlihat cemas sehingga mengurangi saksinya, termasuk tidak menghadirkan Sonny Franslay meskipun sempat hadir di PN JakPus
Dalam pandangannya, menurut Hoky, Majelis hakim dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya karena hakim pada peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah tidaknya sebuah KTUN. 

"Pertimbangan ini secara tidak langsung telah mengabaikan SK MenkumHAM RI Nomor AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017 yang menjadi Legal Standing DPP APKOMINDO." kata dia.

Padahal, menurut Hoky, Asas Presumptio Iustae Causa, menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap KTUN  yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Jika hendak melakukan penundaan KTUN maka harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan hak dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

"Jika penundaan pelaksanaan KTUN tidak dimohonkan, maka hakim sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memutus penundaan pelaksanaan KTUN, terlebih yang menangani perkara ini adalah hakim peradilan umum." Kata Hoky.

Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Agung MA

Kendati demikian, Hoky menyatakan sangat senang begitu mengetahui, kasasi yang diajukan Sonny Franslay telah ditolak lagi oleh Majelis Hakim Agung di MA dan prosesnya sangat cepat sekali, terlihat jelas proses perkaranya pada website https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/  bahwa berkas perkara masuk pada tanggal 17 September 2018, kemudian  didistribusi pada tanggal 24 September 2018, selanjutnya  perkara diputusan pada tanggal 08 Oktober 2018.

Hoky (pojok Kiri) senyum sumringah, saat Rudy R. Muliadi yang mengaku-ngaku sebagai Ketum DPP Apkomindo akhirnya menyatakan bahwa tidak ada satupun DPD Apkomindo yang mengakui dirinya sebagai Ketum Apkomindo pada sidang di PN Jakpus 12 Februari 2018

Hal tersebut berarti hanya dalam waktu 14 hari saja kasasi yang diajukan oleh Sonny Franslay langsung ditolak oleh Majelis Hakim Agung MA, meskipun Sonny Franslay telah menggunakan jasa Pengacara sangat terkenal, untuk itu tentu kita perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Agung di MA yang menangani perkara tersebut, yaitu para Yang Mulia Hakim Agung; Zahrul Rabain., SH., MH, Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M. dan DR. Yakup Ginting, SH., C.N, MKn serta Panitera Pengganti; Jarno Budiono, SH, ujar Hoky dengan wajah sumringah. *** MIL
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved