Headlines News :
Home » » KPK Ultimatum Para Mafia Anggaran

KPK Ultimatum Para Mafia Anggaran

Written By Infobreakingnews on Rabu, 09 Mei 2018 | 14.19



Jakarta, Infobreakingnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas mengultimatum para anggota DPR maupun penyelenggara negara yang lain untuk tidak bermain-main dalam menyusun anggaran negara, termasuk RAPBN-P yang saat ini sedang bergulir. Pasalnya, hingga kini KPK menyebut pihaknya telah mengantongi berbagai modus yang dilakukan para mafia anggaran untuk merampok uang rakyat.
"Kita perlu sangat mewaspadai dan sangat hati-hati dalam proses ini karena KPK juga sudah cukup banyak menangani kasus yang terjadi terkait dengan APBN Perubahan. Ini benar-benar harus dilakukan secara sangat hati-hati," ungkap Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Diketahui, KPK telah beberapa kali menangani kasus dugaan korupsi terkait proses rancangan APBN. Pada kasus terakhir, KPK menangkap Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono; perantara Eka Kamaluddin; serta pihak kontraktor, Ahmad Ghiast dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5/2018) malam. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018.
Dari penanganan sejumlah kasus korupsi yang dilakukan sejauh ini, KPK pun telah mengantongi berbagai modus yang dilakukan mafia anggaran. Beberapa di antaranya adalah aksi suap demi meloloskan anggaran tertentu hingga pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa sejak pembahasan anggaran sampai dengan implementasi proyek seperti halnya yang terjadi dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
"Variasinya saya kira banyak sehingga kami sudah memiliki data terkait hal tersebut. Modusnya macam-macam, ada modus untuk meloloskan anggatan tertentu, hingga bisa diproses dan diloloskan sampai diatur di tingkat implementasi pengadaan barang dan jasa. Ini contoh konkret yang paling dekat adalah kasus e-KTP," lanjut Febri.
Dalam kasus yang menjerat Yaya dan Amin, KPK menduga adanya pihak tertentu yang memanfaatkan kedekatan atau akses kepada anggota DPR dan pejabat Kemkeu. Kemudian, para mafia tersebut dengan segala macam cara mengatur agar usulan dana perimbangan keuangan daerah Sumedang dapat masuk dalam APBN-P tahun anggaran 2018. Dengan demikian, proses pembahasan bersama DPR belum berjalan.
"Dalam kasus yang kita tangani sekarang prosesnya terjadi sebelum proses formil pembahasan anggaran bersama DPR itu berjalan," katanya.
Febri menegaskan pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap proses penyusunan anggaran, terlebih hal tersebut berkaitan erat dengan uang rakyat. Apalagi, melihat sejumlah kasus yang ditangani, penyusunan anggaran rentan disusupi oleh oknum tertentu demi mengeruk keuntungan dan memperkaya diri. Untuk itu, KPK telah melakukan berbagai kajian dan pemetaan mengenai proses penganggaran di DPR dan kajian mengenai sektor politik lainnya. Rekomendasi dari kajian ini pun sudah diserahkan pada instansi dan pihak terkait.
"Rekomendasi-rekomendasi juga sudah kita sampaikan karena KPK tentu porsinya sebagai pencegahan memberikan rekomendasi itu sudah kita sampaikan. Tinggal memang yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah apakah pihak-pihak yang dituju tersebut sepenuh hati melakukan rekomendasi," ungkap Febri.
KPK menjadwalkan akan segera duduk bersama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk merumuskan strategi pencegahan korupsi dan mengawal sejak awal proses penyusunan anggaran agar proses tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh mafia anggaran. Proses penganggaran ini dinilai akan menjadi salah satu bagian strategi nasional pemberantasan korupsi.
"Apakah dimungkinkan ini dimasukkan dalam salah satu bagian dari stategi nasional pemberantasan korupsi pemerintah bersama dengan KPK nanti akan kita bahas secara lebih dalam," ujarnya.
Terkait penyidikan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018, KPK seperti yang telah diberitakan sebelumnya telah menyita uang tunai sebesar Rp 320 juta dari rumah tersangka Yaya Purnomo. Tak hanya uang, tim penyidik juga menyita barang berharga lain seperti perhiasan, tas dan jam tangan.
Tim penyidik juga menyita sejumlah dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik lainnya. Dokumen penting dan barang-barang berharga ini disita tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi pada Minggu (6/5/2018) dan Senin (7/5/2018).
Beberapa lokasi yang digeledah diantaranya ruangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu, Jakarta Pusat; ruang kerja Anggota DPR Komisi XI, Amin Santono, di Gedung DPR RI; kediaman ‎pegawai Kemenkeu, Yaya Purnomo. Selain itu, tim penyidik juga menggeledah kediaman Amin Santono di Duren Sawit, Jakarta Timur; Kantor Dinas PUPR, Kabupaten Sumedang; serta Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertan‎ahan Kabupaten Sumedang.
"Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, penyidik selama dua hari kemarin, menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bekasi, dan Kabupaten Sumedang tersebut,"‎ kata Febri.
Sebelumnya, KPK telah menyita sejumlah barang berharga seperti logam mulia seberat 1,9 kilogram, Rp 1,4 miliar, USD 12.500 dan SGD 63.000 dari apartemen Yaya.
Dalam kasus ini, Amin Santono diduga telah menerima uang suap ‎sebesar Rp500 juta dari seorang kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang bernama Ahmad Ghiast. Uang Rp 500 juta itu diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai total dua proyek di Kabupaten Sumedang sebesar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta diberikan Ahmad Ghiast kepada Amin dalam dua tahapan. Pada tahapan pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui seorang perantara suap Eka Kamaluddin. Kemudian, tahapan kedua, Ahmad Ghiast menyerahkan uang Rp400 juta secara langung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Sementara itu, peran Yaya Purnama disebut membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Dua proyek tersebut yakni, proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan proyek di Dinas PUPR Sumedang. ***Jery Art

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved