Headlines News :
Home » » Sekian Tahun Lamanya Jadi Tersangka, KPK Belum Menahan Sugiarto

Sekian Tahun Lamanya Jadi Tersangka, KPK Belum Menahan Sugiarto

Written By Infobreakingnews on Sabtu, 17 September 2016 | 06.02

Jakarta, infobreakingnewsKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum juga menahan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemdagri, Sugiharto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP). Padahal, Sugiharto telah menyandang status tersangka sejak lebih dari dua tahun lalu, tepatnya pada 22 April 2014.
Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebut penahanan ini belum dilakukan atas permintaan Sugiharto yang mengaku sakit.
"Sugiharto ada permintaan terkait kondisi fisik yang bersangkutan," kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/9).
Pengusutan kasus e-KTP saat ini seolah berjalan di tempat. Setelah diusut selama lebih dari dua tahun, KPK belum juga melimpahkan berkas perkara Sugiharto ke pengadilan atau menetapkan tersangka baru kasus ini. Termasuk nasib pemenang tender proyek e-KTP.
Yuyuk mengklaim, pihaknya masih membutuhkan pemeriksaan terhadap para saksi untuk mengusut kasus ini. Menurutnya, penetapan tersangka baru kasus ini tergantung dari alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.
"Penyidik masih butuh informasi dari saksi jadi belum selesai. Belum ada penetapan tersangka baru. (Penetapan tersangka baru) tunggu alat bukti yang cukup," katanya.
Diketahui, selama lebih dari dua tahun menangani kasus ini, KPK baru menetapkan Sugiharto sebagai tersangka. Sejumlah saksi telah diperiksa. Sugiharto juga telah berulang kali diperiksa sebagai tersangka, tapi belum ditahan hingga kini.
Salah satu saksi yang berulang kali diperiksa adalah Direktur Keuangan PT Quadra Solution, Willy Nusantara. PT Quadra Solution merupakan satu dari lima perusahaan yang menjadi konsorsium yang memenangi tender pengadaan e-KTP. Selain PT Quadra Solution, empat perusahaan lainnya adalah PT Len Industri, Perum Percetakan Negara (Peruri), PT Sucofindo (Persero), dan PT Sandipala Arthapura.
Sebelumnya, KPK menilai proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Akibatnya keuangan negara dirugikan hingga Rp 2 triliun. Salah satu ketidaksesuaian itu menyangkut alat pemindai.
Dalam kontrak tender, konsorsium menjanjikan iris technology (pemindai mata), namun dalam pelaksanaannya hanya menggunakan finger print (sidik jari).
KPK menyangka Sugiharto telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.*** Mil.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved