Headlines News :
Home » » Mantan Dirjen Bahkan Sangat Mungkin Bekas Menteri Terlibat Korupsi e-KTP

Mantan Dirjen Bahkan Sangat Mungkin Bekas Menteri Terlibat Korupsi e-KTP

Written By Infobreakingnews on Sabtu, 24 September 2016 | 06.37

Jakarta, infobreakingnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Berdasar informasi, dalam Sprindik tersebut, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemdagri), Irman sebagai tersangka. Dalam beberapa waktu terakhir, Irman yang juga atasan dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemdagri, Sugiharto saat proyek e-KTP berlangsung diketahui telah beberapa kali diperiksa penyidik KPK. "Iya betul (mantan) Dirjennya," kata seorang sumber di KPK, Sabtu (24/9).
Sumber yang sama menyebutkan Sprindik tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan KPK. Saat dikonfirmasi, Ketua KPK tak membantah informasi ini. Agus hanya menyebut adanya kemungkinan untuk menerbitkan Sprindik dan menetapkan tersangka baru terkait kasus e-KTP.
Agus pun tak mengelak saat disinggung adanya kemungkinan tersangka baru tersebut merupakan Irman. Apalagi, Irman telah tiga kali diperiksa terkait kasus ini. Agus meminta masyarakat untuk mengikuti perkembangan di KPK terkait kasus ini. 
"Ya nanti itu kamu ikuti berita selanjutnya lah," katanya.
Setelah tak lagi menjabat Dirjen Dukcapil, Irman saat ini diketahui menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Mendagri, Tjahjo Kumolo.
Diberitakan, selama lebih dari dua tahun menangani kasus proyek pengadaan e-KTP ini, KPK baru menetapkan Sugiharto sebagai tersangka. Sejumlah saksi telah diperiksa. Sugiharto juga telah berkali- kali diperiksa sebagai tersangka, tapi belum ditahan hingga kini. KPK menyebut penahanan ini belum dilakukan lantaran ada permintaan dari pihak Sugiharto yang mengaku sedang sakit.
Dalam mengusut kasus ini, salah satu saksi yang berkali- kali diperiksa penyidik KPK adalah Direktur Keuangan PT Quadra Solution, Willy Nusantara. PT Quadra Solution merupakan satu dari lima perusahaan yang menjadi konsorsium yang memenangi tender pengadaan e-KTP. Selain PT Quadra Solution, empat perusahaan lainnya adalah PT Len Industri, Perum Percetakan Negara (Peruri), PT Sucofindo (Persero), dan PT Sandipala Arthapura.
Sebelumnya, KPK menilai proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Akibatnya, keuangan negara dirugikan hingga Rp 2 triliun. Salah satu ketidaksesuaian itu menyangkut alat pemindai. Salah satunya mengenai iris technology (pemindai mata) yang dalam pelaksanaannya hanya menggunakan finger print (sidik jari).
KPK menyangka Sugiharto telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1juncto Pasal 64 Ayat (1) *** Adriansyah Hrp.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved