Headlines News :
Home » » Hakim PN Jakarta Pusat Vonis 3 Terdakwa Kasus Suap PT. Brantas

Hakim PN Jakarta Pusat Vonis 3 Terdakwa Kasus Suap PT. Brantas

Written By Infobreakingnews on Jumat, 02 September 2016 | 19.41

Kajati DKI Jakarta, Sudung Situmorang
Jakarta, infobreakingnewsMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, Sudi Wantoko. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap Manajer Pemasaran PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno.
Majelis Hakim menilai kedua petinggi PT Brantas Abipraya itu telah terbukti menyuap sebesar Rp 2 miliar kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu untuk mengamankan kasus PT Brantas Abipraya (Persero) yang ditangani Kejati DKI Jakarta.
Sudi dan Dandung dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Vonis terhadap Sudi dan Dandung ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Jaksa sebelumnya menuntut‎ Sudi dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan, sedangkan Dandung dituntut dengan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.
Meski demikian, terdapat perbedaan pandangan pada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Anggota Majelis Hakim Casmaya dan Edy Supriono menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion. Keduanya menilai tindakan Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno melalui perantara Dirut PT Basuki Rahmanta Putra, Marudut Pakpahan Marudut, termasuk dalam pasal percobaan penyuapan atau sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut KPK, yakni Pasal 53 ayat 1 KUHP.
Sementara itu, Hakim Edy Supriono memiliki pendapat yang sama. Menurut dia, kasus ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan suap. Dikatakan, para terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk menyuap Kepala Kejati DKI dan Aspidsus Kejati DKI dengan harapan agar Kejati DKI menghentikan pengurusan perkara korupsi yang melibatkan pejabat PT Brantas Abipraya. Namun, tidak selesainya perbuatan suap bukan karena inisiatif para terdakwa atau penerima suap.
Terhentinya upaya suap juga bukan karena penerima suap, tetapi karena perantara suap, yakni Marudut, lebih dulu ditangkap oleh petugas KPK.
"Permulaan pelaksanaan niat menyuap Sudung dan Tomo sudah ada dengan diserahkannya uang dari Dandung pada Marudut, tapi tidak selesai penyerahan uang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Tomo bukan keinginan terdakwa tapi karena Marudut ditangkap," paparnya.
Dengan demikian, Majelis Hakim memutus bahwa Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
"Karena terjadi perbedaan pendapat, putusan Hakim adalah hasil pemufakatan. Kecuali tidak dapat dicapai, maka putusan yang diambil adalah suara terbanyak," kata Yohanes.
Marudut sendiri pada hari yang sama di vonis 3 tahun penjara. lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK menuntut Marudut 4 tahun penjara. Untuk ketiga putusan diatas jaksa penuntut KPK menyatakan pikir pikir selama 7 hari mendatang untuk menyatakan banding. *** Mil.



Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved