Headlines News :
Home » » KPK Cegah Tiga Pejabat Teras Terkait Korupsi Gubernur Sultra

KPK Cegah Tiga Pejabat Teras Terkait Korupsi Gubernur Sultra

Written By Infobreakingnews on Sabtu, 27 Agustus 2016 | 01.18

Jakarta, infobreakingnews Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri.
Ketiga orang itu, yakni Emmy Sukiati Lasimon selaku pemilik dan Widi Aswindi selaku Direktur PT Billy Indonesia, serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sulawesi Tenggara (Sultra), Burhanuddin.
Dicegahnya ketiga orang itu bepergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang menjerat Gubernur Sultra, Nur Alam sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Nur Alam bepergian ke luar negeri. Hal itu dikatakan Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kepada infobreakingnews.com, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/8).
Dikatakan Priharsa, ketiganya dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan ini dilakukan KPK agar saat penyidik membutuhkan keterangan mereka untuk mengusut kasus ini, ketiganya tidak sedang berada di luar negeri.
"Mereka dicegah ke luar negeri karena jika sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan yang bersangkutan tidak sedang di luar negeri," katanya.
Berdasar informasi, PT Billy Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan, Sultra. PT Billy Indonesia memiliki rekan bisnis Richcorp International yang berbasis di Hongkong. Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perusahaan tersebut pernah mengirim uang USD 4,5 juta ke Nur Alam. Kantor PT Billy Indonesia yang berada di Pluit, Jakarta Utara juga telah digeledah penyidik KPK terkait kasus tersebut.
Diketahui, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Nur Alam diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK)
Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra selama periode 2009-2014.
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *** Adriansyah Harahap.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved