Headlines News :
Home » » Giliran Gubernur Sumatera Barat Diperiksa KPK

Giliran Gubernur Sumatera Barat Diperiksa KPK

Written By Infobreakingnews on Jumat, 12 Agustus 2016 | 17.29

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno
Jakarta, infobreakingnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, Jumat (12/8). Irwan bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pemulusan rencana proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang telah menjerat anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana sebagai tersangka.
Selain melengkapi berkas Putu, pemeriksaan terhadap Irwan juga untuk melengkapi berkas pengusaha dan fungsionaris Partai Demokrat di Sumbar, Yogan Askan. "Yang bersangkutan (Irwan) diperiksa sebagai saksi‎ untuk tersangka IPS (I Putu Sudiartana) dan YA (Yogan Askan)," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jumat.
Pemeriksaan Irwan diduga lantaran sebagai gubernur mengetahui proyek 12 ruas jalan‎ di Sumbar. Apalagi, kasus ini juga menjerat anak buahnya, Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumbar, Suprapto.
Dalam mengusut kasus ini, KPK juga memeriksa Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri, Reydonnyzar Moenek yang pernah menjabat sebagai pejabat gubernur Sumatera Barat. Sepertinya halnya Irwan, Reydonnyzar diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas Yogan dan Putu. "Sama, dia juga jadi saksi untuk tersangka YA dan IPS," kata Yuyuk.
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Putu, dan staf khususnya bernama Novianti, serta seorang perantara bernama Suhemi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara pengusaha yang juga fungsionaris Partai Demokrat di Sumbar bernama Yogan Askan dan Kadis Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Sumatera Barat, Suprapto ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.
Putu disangka menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Yogan dan Suprapto untuk memuluskan rencana proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang menghabiskan anggaran Rp 300 miliar agar dapat didanai APBN-P 2016. Uang suap itu dikirim Yogan dan Suprapto melalui tiga rekening berbeda, salah satunya milik keponakan Putu yang bernama Ni Luh Sugiani dengan jumlah pengiriman masing-masing Rp 150 juta, Rp 300 juta, dan Rp 50 juta. Selain itu, saat menangkap Putu di rumah dinasnya di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, Tim Satgas KPK juga turut menyita uang sebesar 40.000 dolar Singapura.
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Putu, Novianti, dan Suhemi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Yogan dan Suprapto dijerat dengan Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*** Syamsul AR.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved