Headlines News :
Home » » Ahok Bingung Jika Harus Cuti Syarat Mengikuti Maju Pilkada

Ahok Bingung Jika Harus Cuti Syarat Mengikuti Maju Pilkada

Written By Infobreakingnews on Kamis, 04 Agustus 2016 | 06.30

Jakarta, infobreakingnews Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menguji Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak melakukan uji materi.
“Soal judicial review (uji materi) yang infonya akan diajukan (Basuki) yang menyoal pengaturan terkait keharusan cuti bagi incumbent (petahana) yang maju pilkada, ya menurut saya dipersilakan saja, karena itu hak setiap warga negara di alam demokrasi di Indonesia saat ini,” kata Tjahjo, Rabu (3/8).
“Hanya saja, sebagai gubernur atau kepala daerah dirasa pas atau kurang pas ya tergantung setiap orang melihatnya.”
Dia hanya mengingatkan bahwa kepala daerah telah disumpah ketika dilantik untuk berkomitmen melaksanakan UU dan kebijakan nasional pemerintah pusat.
“Kita kan sebagai pemerintah punya aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus secara konsisten kita jaga dan patuhi serta hormati,” ujar mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, Basuki tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) menguji materi UU Pilkada.
“Tidak punya legal standing kalau dia (Basuki ajukan uji materi) dalam kapasitas sebagai kepala daerah. Kalau dia diwakili LSM atau asosiasi gubernur, baru bisa,” katanya.
“Ahok (Basuki) ini jangan menempatkan diri sebagai gubernur kalau mau maju lagi. Ini dua tempat yang berbeda. Kalau dia tidak cuti, berarti dia gubernur. Kalau mau jadi incumbent (calon petahana) ya harus cuti. Seluruh kepala daerah harus mengikuti aturan di perundang-undangan.”
Sekadar diketahui, Basuki mengajukan uji materi atas ketentuan wajib cuti bagi calon kepala daerah petahana yang diatur Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016. Basuki berharap agar calon petahana diperkenankan untuk tidak cuti. Sebab, Basuki yang juga memutuskan maju pada Pilkada Jakarta 2017, ingin fokus mengawal Rancangan Anggara Pendapatan dan Belanja Jakarta 2017.*** Budimans.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved