Headlines News :
Home » » Sanusi Masih Tetap Kaya Walau KPK Sudah Menyita Asetnya Hampir Rp 1 Triliun

Sanusi Masih Tetap Kaya Walau KPK Sudah Menyita Asetnya Hampir Rp 1 Triliun

Written By Infobreakingnews on Jumat, 15 Juli 2016 | 13.56

Jakarta, infobreakingnews - Satu satunya cara KPK membuat miskin para koruptor dengan menjerat  tersangka dengan pasal pencician uang (TPPU), dengan demikian maka KPK bisa menyita lebih banyak aset para koruptor walau dipastikan selalu saja ada yang lolos dari aset sita, karena semakin lihaynya para koruptor menyembunyikan asetnya kepada nama orang lain.

Hal ini yang dilakukan KPK bisa menyita sejumlah aset milik mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. 

"Aset yang disita antara lain empat unit mobil, enam unit apartemen, serta satu unit rumah," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (15/7/2016).

Menurut dia, empat mobil yang disita, yakni Toyota Fortuner, Audi, Toyota Alphard, serta Jaguar bernomor polisi B 123 RX. Sedangkan apartemen yang kini disegel berada di Pulomas, Jakarta Timur; Thamrin Residence, Jakarta Pusat; Residence 8, Jakarta Selatan; dan di Jakarta Residence, Jakarta Pusat.

Satu unit rumah yang disita, lanjut Priharsa, terletak di daerah Permata Regency, Jakarta Barat. "Aset-aset itu kami duga dimiliki MSN (Mohamad Sanusi), yang dibeli dari berbagai pihak dan diduga dari hasil korupsi," ujar Priharsa.

Priharsa menjelaskan, penyitaan pada Kamis 14 Juli. Mobil milik adik Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik itu kini berada di tempat parkir Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Senin 11 Juli, KPK menetapkan Sanusi sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Sanusi diduga menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, atau menitipkan harta yang patut diduga berasal dari hasil korupsi untuk menyamarkan asal-usulnya.

Ia disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Surat perintah penyidikan ditandatangani pimpinan KPK pada 30 Juni.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sanusi sebagai tersangka penerima suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah soal Reklamasi Teluk Jakarta. Sanusi diduga menerima Rp2 miliar secara bertahap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja melalui karyawan Agung Podomoro, Trinanda Prihantoro.


Bocorannya pada waktu dekat mendatang KPK akan membuka penyidikan baru terhadap sejumlah tersangka, diantaranya nama Edi Prasetyo, Ketua DPRD DKI dari fraksi PDIP masuk dalam daftar calon tersangka yang juga akan dikenakan pasal TPPU karena aset Edi juga dinilai terlalu mencolok, padahal baru kemaren sore politisi PDIP itu menjabat ketua DPRD DKI. 

Sama halnya dengan semua isi anggota DPRD Sumut yang tersangkut menerima uang suap dari kasus dana Bansos yang dilakukan mantan Gubsu Gatot, begitu juga halnya keterlibatan hampir semua anggota DPRD DKI yang menerima uang haram proyek reklamasi dari bos Agung Sedayu Group, Aguan yang dibagi bagikan oleh sang Ketum DPRD DKI itu. *** Adriansyah Harahap.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved