Headlines News :
Home » » Semakin Cepat KPK Nyatakan Nurhadi Tersangka, Akan Semakin Baik Aspek Peradilan

Semakin Cepat KPK Nyatakan Nurhadi Tersangka, Akan Semakin Baik Aspek Peradilan

Written By Infobreakingnews on Senin, 13 Juni 2016 | 09.29

Penjara Menunggu Nurhadi
Jakarta, infobreakingnews - Semakin lama KPK bertindak menyatakan status hukum Sekretaris MA Nurhadi, kegaduhan hukum dan banyak aspek menjadi terganggu di jajaran peradilan. Apalagi masalah keuangan pengadilan seluruh Indonesia akan teracam lumpuh karena Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dua kali mangkir rapat dengan DPR membahas APBNP 2016. 

Akibatnya DPR pun telah memberi tanda bintang terhadap keuangan MA. Mustinya KPK harus segera menyatakan Nurhadi jadi tersangka, lalu MA otomatis memberhentikan sementara Nurhadi dari jabatan strategis itu.

"Ketidakhadiran Sekretaris MA pada dua kali rapat membahas APBN MA menjadikan anggaran MA terancam diputuskan menurut pandangan fraksi-fraksi. Oleh sebab itu, perlu antisipasi lumpuhnya keuangan MA," kata hakim agung Gayus Lumbuun kepada infobreakingnews.com, Senin (13/6/2016).

Oleh sebab itu, Gayus meminta segera digelar rapat pleno MA luar biasa menyikapi hal tersebut. Sebab implikasi ketidakhadiran Sekretaris MA di DPR itu akan diterima seluruh pengadilan di Indonesia, tidak hanya di MA.

"Rapat pleno ini haruslah diikuti oleh seluruh hakim agung, bukan oleh pimpinan semata," ucap Gayus yang pernah menjadi pengacara itu.

Usulan di atas bukannya tanpa alasan. Sebab selama ini kebijakan krusial dan mendesak hanya dibahas oleh pimpinan MA yang berjumlah 10 orang. Padahal seharusnya MA melibatkan tiga pihak dalam setiap pengambilan kebijakan penting yaitu primary stakeholder (yang memiliki kepentingan langsung), secondary stakeholder (yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan setiap kebijakan) dan key stakeholder (yang menetukan akhir/mengesahkan kebijakan yang diambil). 

"Di MA, seluruh hakim agung adalah kelompok primary stakeholder sebagai penanggung jawab resiko atas kebijakan yang diambil," ujar mantan legislator itu.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah
pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

"Hal itu menunjukkan kebijakan MA merupakan kebijakan kolektif kolegial, bukan kebijakan pimpinan atau beberapa orang saja," cetus guru besar Universitas Krisnadwipayana itu.

MA menilai Nurhadi seharusnya bertindak arif dalam menentukan agenda yang dihadiri. Ia tidak datang dengan alasan menjadi Ketua Panitia Seleksi Ketua Pengadilan Negeri.Dan akibatnya, DPR memberikan kode bintang atas ketidak hadiran Nurhadi yang berimbas pada anggaran belanja MA dan Peradilan lainnya akan menjadi lumpuh total hanya karena Nurhadi yang sibuk menghadiri hal yang tidak penting, dan mangkir terhadap urusan yang paling vital. Bahkan Ketua MA, Hatta Ali sendiri dibuatnya bertambah galau. *** Emil Simatupang.


Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved