Headlines News :
Home » » Kasus Sumber Waras, Komisi III akan Panggil Kembali KPK dan BPK

Kasus Sumber Waras, Komisi III akan Panggil Kembali KPK dan BPK

Written By Infobreakingnews on Selasa, 28 Juni 2016 | 16.09


Jakarta, infobreakingnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbeda pendapat mengenai dugaan penyimpangan dalam proses pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. BPK menyebut adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut hingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 191 miliar, sementara KPK hingga saat ini belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan perbedaan pendapat keduanya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan merusak kredibilitas kedua lembaga tersebut. Untuk itu Bambang menyebutkan Komisi III DPR akan memanggil kembali KPK dan BPK.
"Memang dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sementara BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara. Ya sudah nanti sebaiknya mereka bertemu komisi III. Usai liburan hari raya ini kita akan panggil lagi, undang lagi BPK dan KPK untuk menjernihkan ini karena tidak boleh berlama-lama silang pendapat ini karena yang rusak adalah dua lembaga itu sendiri," kata Bambang saat akan menghadiri buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6).
Meski menghormati penyelidikan KPK yang belum menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum, Bambang menyatakan pihaknya tetap berpegang pada audit BPK. Hal itu berdasar kesimpulan Panitia Kerja Penegakan Hukum yang dipimpin Desmond J Mahesa. Untuk itu, Bambang menyerahkan kepada KPK dan BPK untuk berkoordinasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut.
"Kesimpulan terahkir Panja Penegakan Hukum yang dipimpin Desmon di Komisi III, kita tetap berpegang kepada apa yang telah dipaparkan BPK kepada kami adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau kerugian negara sehingga tinggal kami akan serahkan ke KPK dan BPK agar berkoordinasi, tetapi yang terpenting kami berharap dua lembaga ini masing-masing menjaga kewibawaannya," paparnya.
Terkait dengan kerugian negara yang disebut BPK, Bambang menyatakan berdasar UU, kerugian negara tersebut harus dikembalikan kepada negara. Namun, kata dia, UU juga menyatakan temuan BPK harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum, terutama oleh KPK yang telah meminta audit investigasi kepada BPK.
"Ya menurut peraturan perundang-undangan soal BPK, kerugian negara yang ditemukan oleh BPK memang harus dikembalikan kepada negara. Yang pasti bunyi undang-undangnya temuan BPK itu harus ditindaklanjuti oleh penegek hukum, apalagi penegak hukum itu yang meminta audit investigasi," tegasnya. ***James Donald
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved