Headlines News :
Home » » Kasus Suap Reklamasi, KPK Kembali Panggil Staf Pribadi DPRD DKI

Kasus Suap Reklamasi, KPK Kembali Panggil Staf Pribadi DPRD DKI

Written By Infobreakingnews on Jumat, 24 Juni 2016 | 15.09

Spanduk Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta
Jakarta, infobreakingnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Max Pattiwael, staf pribadi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jumat (24/6). 
Max diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Yang bersangkutan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka MSN (M. Sanusi)," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.
Selain Max, penyidik KPK juga kembali memanggil Jahja Djokdja yang merupakan Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI. Max dan Jahja telah dua kali dipanggil penyidik, yakni pada 8 dan 13 Juni 2016. Namun, keduanya mangkir dari panggilan tersebut. Diduga, Max dan Jahja akan dicecar penyidik mengenai pertemuan-pertemuan yang dihadiri atasan mereka terkait pembahasan Raperda mengenai reklamasi.
Selain Max dan Jahja, penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lain dalam mengusut kasus ini, yakni karyawan PT Kedaung Propertindo, Feri Hendrayanto; Divisi Legal PT Wahana Auto Ekamarga, Musa; Karyawan PT Agung Sedayu Group, Heliawati alias Lia; dan Trian Subekhi, seorang wiraswasta. Para saksi ini juga diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Sanusi.
"Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk MSN," katanya.
Dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi, karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro, dan Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Sanusi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari Ariesman melalui Trinanda untuk memuluskan pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi pantai utara Jakarta.
Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
Sementara Ariesman dan Trinanda  sebagai tersangka pemberi suap kepada Sanusi dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ***Jerry Art
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved