Headlines News :
Home » » Apa Kata Dunia Ketika Hakim Memutus Lebih Tinggi Abd.Kohir, Ketimbang Tuntutan KPK

Apa Kata Dunia Ketika Hakim Memutus Lebih Tinggi Abd.Kohir, Ketimbang Tuntutan KPK

Written By Infobreakingnews on Jumat, 10 Juni 2016 | 09.08

Jakarta, infobreakingnews - Kali ini justru majelis hakim memutus hukuman sang koruptor lebih berat dari tuntrutan jaksa KPK. Hal ini menunjukan ada sesuatu yang ganjil dari motto KPK yang lantang menyebut Berani banar, hebat. 
Dan peristiwa ini menjadi cacat cela KPK yang selama ini berlagak memakai jubah sang Malaikat suci, karena nyatanya masih belum tepat memberikan tuntutan kepada penjahat korupsi yang ditanganinya.
Terdakwa suap proyek pembangunan jalan di Kempupera, Abdul Khoir divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, melebihi tuntutan penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirut PT Windhu Tunggal Utama itu diganjar empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sedangkan tuntutan jaksa adalah pidana 2,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, berulang, sebagaimana dakwaan primer," kata Hakim Ketua Mien Trisnawati, membacakan putusan di Pengadilan Jakarta, Kamis (9/6).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, Abdul merupakan pelaku utama perkara tersebut, sehingga divonis lebih tinggi dari tuntutan. Dengan demikian, majelis juga menolak penetapan pelaku yang bekerja sama (justice collaborator/JC) dari pimpinan KPK.
"Ketetapan KPK adalah tidak tepat, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman," katanya.
Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain adalah tidak mendukung program pemerintah, menghambat pembangunan rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, merusak tatanan check and balances antara eksekutif dengan legiaslatif.
Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa berterus terang, mengakui kesalahan, berjanji tidak melakukan lagi, masih muda sehingga dapat memperbaiki diri, dan punya tanggungan keluarga. Seusai mendengarkan putusan tersebut, Abdul beserta tim penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.
Abdul dinyatakan terbukti menyuap sejumlah anggota Komisi V DPR, antara lain menyuap politisi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar SGD 328.000 dan USD 72.727, politisi Golkar Budi Supriyanto sebesar SGD 404.000 dollar. Selanjutnya, menyuap politisi PAN Andi Taufan Tiro Rp 2,2 miliar dan SGD 462.789 serta menyuap politisi PKB Musa Zainuddin Rp 4,8 miliar dan SGD 328.377.
Selain menyuap politisi, Amran juga menyuap Kepala BPJN IX Maluku Amran HI Mustary, sebesar Rp 16,5 miliar dan SGD 223.270. Abdul memberikan suap untuk mendapatkan proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara, dengan cara menggunakan program aspirasi anggota Komisi V DPR untuk diupayakan masuk dalam RAPBN Kempupera tahun 2016.
Semoga KPK mau intropeksi dengan teguran hakim PN Jakarta Pusat ini. *** Mil.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved