Headlines News :
Home » » Ketua BPK Harry Azhar Azis Tidak Punya Rasa Malu

Ketua BPK Harry Azhar Azis Tidak Punya Rasa Malu

Written By Infobreakingnews on Rabu, 11 Mei 2016 | 09.44

Jakarta, infobreakingnews - Pastinya budaya malu sudah hilang dari oknum pejabat, sehingga mengharapkan mereka mau mengundurkan diri, akan sangat sulit terpenuhi, karena sejak awal mental yang dimilikinya memang tidak tau diri. Karena itu, sudah saatnya Presiden Jokowi turun tangan membersihkan aparatur pemerintahannya, memecat mereka yang terlibat dalam skandal Panama Papers yang dibongkar oleh kalangan wartawan investigasi dunia itu.
Bahkan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak para pejabat yang terlibat skadal "
Panama Papers" untuk mundur dari jabatannya. Hal itu untuk menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya.
"Nama-nama yang disebut dalam Panama Papars sangat memalukan. Bagi pejabat yang disebut-sebut seperti Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam skandal Panama Papers sebaiknya mundur saja," ujar Uchok di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/4).
BPK yang merupakan lembaga auditor negara seharusnya dipimpin oleh pejabat yang bersih. Dengan begitu, hasil auditnya pun bisa dipercaya masyarakat.
"Bagaimana rakyat mau percaya lagi dengan audit dari lembaga itu sementara ketuanya saja terlibat skandal," kata Uchock.
Lebih keras lagi anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan kepada sejumlah wartawan, Harry harus mundur dengan tiga alasan. 
Pertama, kalau uang yang dimiliki Ketua BPK merupakan uang halal kenapa harus disimpan di luar negeri.
Kedua, Harry juga dituding tidak melaporkan harta kekayaannya sejak 2010. 
Ketiga, selama di DPR, Harry dinilai menggunakan semua bisnisnya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan alamat kantor DPR.
''Dengan tiga alasan itu, kau (Harry) lebih baik mundur sajalah. Malu. Jangan kau bikin karena kelakuan kamu kodok Jokowi ketawa," ucap Ruhut.
Ruhut mengatakan, kredibilitas audit RS Sumber Waras sangat meragukan dan tidak jelas. Ia menilai, audit BPK mengacu pada UU Tahun 2012, padahal sudah ada UU Tahun 2015.
 " Harusnya pejabat seperti Harry ini menjadi target OTT " pungkas Ruhut.*** Budimans.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved