Headlines News :
Home » » First Media Nyatakan Tak Terkait OTT KPK

First Media Nyatakan Tak Terkait OTT KPK

Written By Infobreakingnews on Rabu, 04 Mei 2016 | 10.15

Edy Nasution
Jakarta, infobreakingnews PT First Media Tbk menolak dikaitkan dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baru-baru ini. Karena, kemenangan  First Media atas Astro All Asia Network di Pengadilan Banding (Singapore Court of Appeal) Singapura sudah final pada 2013.
“Kami, First Media membantah terkait OTT yang dilakukan oleh KPK akhir-akhir ini. Karena, kemenangan kami sudah final diputuskan oleh Pengadilan Banding Singapura pada 2013 setelah bergulir sejak tahun 2008,” ujar Corporate Secretary First Media Harianda Noerlan di Jakarta, Selasa (3/5).
Menurut dia, First Media dan Astro sudah menerima keputusan pengadilan yang sudah tidak bisa dibanding lagi tersebut. Karena itu, First Media tidak diwajibkan untuk membayar US$ 250 juta kepada Astro. Sebagai perusahaan publik, perseroan juga selalu melaporkan perkembangan kasus ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta dicantumkan dalam laporan keuangan.
Karena Pengadilan Banding Singapura telah memenangkan First Media dalam sengketa hukum ini, Astro pun tidak bisa menjalankan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura. Semula, Pengadilan Arbitrase Singapura memenangkan Astro dan mengharuskan First Media membayar ganti rugi $ 250 juta kepada Astro.
Pengadilan Banding sepakat dengan argumen utama First Media bahwa Pengadilan Arbitrase melampaui yurisdiksinya tatkala memenangkan tiga unit usaha Astro, yakni Astro All Asia Networks, Measat Broadcast Systems, dan All Asia Multimedia Networks FZ-LLC, selaku penggugat enam, tujuh, dan delapan. Karena, ketiganya belum memasuki perjanjian arbitrase.
"Penyerahan tuntutan penggugat enam sampai delapan ke arbitrase didasarkan pada konstruksi yang salah atas aturan SIAC 2007,” ungkap Pengadilan Banding Singapura dalam putusannya, mengacu pada Singapore International Arbitration Center (SIAC).
Karena itu, bunyi Pengadilan Banding Singapura selanjutnya, kemenangan Astro itu menyalahi yurisdiksi, sehingga tidak bisa ditegakkan. Pengadilan Banding juga menyatakan, pelaksanaan putusan pengadilan hanya bisa dilakukan kepada penggugat satu sampai lima, yang totalnya tidak lebih dari US$ 1 juta.
"First Media menyambut gembira putusan Pengadilan Banding Singapura dan senang karena kegigihannya untuk mendapatkan keadilan di Singapura akhirnya berhasil didapatkan," ujar Edmund J Kronenburg, managing partner Bradell Brothers LLP di Singapura.
Kronologi Banding
Putusan itu keluar setelah Lippo Group mengajukan banding atas putusan Pengadilan Singapura pada Oktober 2013, yang memenangkan US$ 250 juta kepada Astro. Kasus ini pertama kali diajukan ke pengadilan pada 2010. Saat disampaikan di hadapan tiga anggota majelis hakim arbitrase, putusan mengalahkan Lippo atas kegagalan dalam usaha patungan televisi kabel.
Queens Counsel (QC) Toby Landau, yang mewakili First Media, mengajukan kasus tersebut kepada Ketua Majelis Hakim Sundaresh Menon, Hakim Banding VK Rajah, dan Hakim Judith Prakash.
Landau bertindak atas instruksi Kronenburg dan Lye Huixian dari Braddell Brothers.
Dalam argumennya, Landau mengatakan, sistem arbitrase bergantung pada checks and balances. Ia menjelaskan, kliennya memilih untuk mengadopsi jalur penyelesaian pasif, bukan yang aktif. Dengan demikian, tambah Landau, kliennya berhak melakukannya.
Berdasarkan jalur penyelesaian pasif, lanjut dia, First Media tidak wajib untuk melaksanakan atau menyuarakan keberatannya dalam waktu tiga bulan, atau melepaskan hak bandingnya sebagaimana diutarakan sebelumnya oleh pengacara Astro David Joseph, QC.
"Kami tidak bermaksud membatalkan putusan itu. (Tapi kami ingin) mencegah pelaksanaannya dalam yurisdiksi tertentu," tutur dia.
Sepanjang proses persidangan, First Media berpendapat hanya terlibat dalam arbitrase sebagai syarat. Tapi, persidangan melampaui yurisdiksinya dengan memihak tiga unit usaha Astro, bukan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase.
Astro pada 2008 menyatakan untuk mengakhiri usaha patungannya karena Lippo tidak memenuhi pembayaran 805 juta ringgit (US$ 255 juta), yang dikenakan oleh Astro atas biaya jasa-jasa untuk usaha patungan itu.
Unit usaha Lippo, Ayunda Prima Mitra, lalu mulai menggugat masalah ini ke pengadilan di Indonesia, terhadap sejumlah perusahaan dan individu terkait Astro, atas apa yang disebut ancaman-ancaman oleh Astro untuk menghentikan penyediaan jasa dalam usaha patungan itu.
Ayunda Prima Mitra mengklaim Astro telah melakukan pembayaran-pembayaran mencurigakan kepada pihak-pihak lain. Astro juga mengendalikan penuh manajemen usaha patungan itu dan mengenakan biaya lebih tinggi untuk program acara.
Sementara itu, Harianda menuturkan, keputusan Pengadilan Banding sudah bersifat final dan mengikat, sehingga sangat membahagiakan seluruh jajaran First Media. Ini berarti perjuangan lebih dari lima tahun dalam sebuah kasus telah membuahkan hasil.
"Kami sangat bersyukur jerih payah dan usaha kami tidak sia-sia. Ke depannya, saya optimistis bisnis First Media makin baik dan terus menjadi pemain utama dalam layanan TV kabel dan penyedia internet broadband di Tanah Air," ujarnya. *** Candra Wibawanti.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved