Headlines News :
Home » » Takut Terjerat, DPRD DIY Minta KPK Awasi Proyek Rp 146 Miliar

Takut Terjerat, DPRD DIY Minta KPK Awasi Proyek Rp 146 Miliar

Written By Infobreakingnews on Jumat, 15 April 2016 | 16.14

Yogyakarta, infobreakingnews - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) diminta untuk intensifkan sosialisasi peraturan daerah (perda) yang sudah selesai dibahas agar diketahui publik lebih luas. Bahkan jika memungkinkan produk perda yang sudah disahkan harus bisa diakses oleh masyarakat hingga tingkat desa.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan kepada SP, Jumat (15/4), komisinya merekomendasikan agar biro hukum di Pemda DIY lebih intensifkan sosialisasi perda, bahkan jika perlu ada produk hukum perda yang tersedia sampai tingkat desa,
“Masalah ini sudah dibahas dalam evaluasi triwulan I/2016 oleh Komisi A DPRD DIY bersama mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (13/4) lalu,” katanya.
Politisi muda asal Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Gubernur DIY melalui jajarannya agar melakukan evalusi perda untuk diselaraskan dengan peraturan tingkat nasional. Gubernur juga perlu menyelaraskan tiap peraturan daerah yang ada dengan kabupaten dan kota.
Contohnya, kata Eko, terkait dengan pelaksanaan UU 13/2012 yang hingga belum ada indikator ketentraman seperti apa, termasuk soal kesejahteraan belum ada indikatornya.
Eko Suwanto juga menyoroti pelaksanaan Perda tentang Administrasi Kependudukan Nomor 9/2015 yang akan menempatkan kecamatan sebagai pusat pelayanan kependudukan.
Sementara untuk biro tata pemerintahan, selain menyoroti masalah administrasi kependudukan seperti soal perekaman data e-KTP, dipertanyakan juga masalah perawatan dan pemeliharaan alat perekam yang belum dihibahkan statusnya ke daerah.
"Kita minta perhatian juga untuk perbaikan pilar batas perbatasan, termasuk batas desa di selatan yang belum mencantumkan garis pantai dalam peta desanya,” katanya.
Khusus, untuk Biro umum dan Protokol diminta untuk lebih mengedepankan pelayanan publik dan jalankan program yang terkait prioritas pengentasan kemiskinan. Diakui, terkait pengelolaan dana keistimewaan, DPRD DIY memang tidak membahas namun dalam perjuangan terkait keistimewaan DIY ada amanah rakyat untuk bisa lebih sejahtera.
Berdasarkan paparan dalam alokasi program yang menggunakan dana keistimewaan ada porsi cukup besar terkait penataan kawasan Kepatihan dengan pembelian tanah di Suryatmajan yang menyerap anggaran keistimewaan hingga Rp 146,774 miliar . Dana itu dalam triwulan I sudah terealisasi Rp 49,393 miliar untuk pengadaan tanah di Suryatmajan.
"Kita harapkan KPK turut mengawasi pembelian tanah oleh Pemda senilai 146,77 miliar agar tidak jadi masalah seperti Sumber Waras di Jakarta. Dana ini menggunakan Dana Keistimewaan dimana DPRD tidak ikut membahas atau merencanakan.,” katanya.
Dikatakan, kebijakan pembelian tanah itu 100% dirancang Pemda DIY. Kedepan Pemda DIY perlu memprioritaskan arah dana istimewa sesuai UU 13/2012, untuk wujudkan kesejahteraan dan ketentraman rakyat.*** Yohanes Suroso.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved