Headlines News :
Home » » Mempupera Beberkan Proyek Jalan Di Maluku Jadi Bancakan Korupsi Komisi V DPR

Mempupera Beberkan Proyek Jalan Di Maluku Jadi Bancakan Korupsi Komisi V DPR

Written By Infobreakingnews on Jumat, 22 April 2016 | 07.29

Jakarta, infobreakingnews - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono menjelaskan proyek jalan di Maluku yang menjadi bancakan sejumlah anggota Komisi V DPR saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/4).
Basuki diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek Kempupera yang telah menjerat anggota Komisi V dari PDIP, Damayanti Wisnu Putranti dan koleganya dari Fraksi Golkar, Budi Supriyanto.
Selama sekitar enam jam diperiksa, Basuki mengaku telah menjelaskan kepada penyidik KPK mengenai proyek tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai menteri.
"Saya sudah memberikan semua penjelasan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai menteri PUPR atas kasus jalan di Maluku," kata Basuki usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta.
Meski demikian, Basuki enggan menjelaskan kepada awak media mengenai proyek tersebut. Menurutnya semua hal yang berkaitan dengan proyek itu sudah disampaikan kepada penyidik.
"Saya sudah jelaskan ke penyidik. Semua di penyidik," katanya.
Sebelumnya, KPK menegaskan akan terus mengusut kasus ini untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Selain itu, KPK juga menelusuri adanya praktek suap dalam pengerjaan proyek di sejumlah daerah lainnya.
Untuk menelusuri hal itu, KPK telah memeriksa sejumlah anak buah Basuki, seperti Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX wilayah Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary; Kepala BBPJN VIII wilayah Bali, NTB, NTT, Miftachul Munir; serta Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini.
Tak hanya itu, KPK juga telah memeriksa sejumlah petinggi Komisi V DPR seperti, Ketua Komisi Fary Djemi Francis; Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena; dan Wakil Ketua Komisi Yudi Widiana.
Diketahui, dalam persidangan dengan terdakwa Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Damayanti yang dihadirkan sebagai saksi mengaku menerima fee dari Abdul Khoir pembangunan jalan Tehoru-Laimu senilai Rp 41 miliar di Maluku Utara.
Sebelumnya menurut Damayanti, fee dari rekanan tersebut diterimanya karena telah menjadi sistem di Komisi V DPR. Sejumlah anggota Komisi V lainnya, kata Damayanti, juga menerima fee dengan judul dan kode kepemilikan masing-masing anggota.
"Pak Amran menginstruksikan Abdul untuk membayarkan fee yang sudah ada judul dan kode kepemilikan masing-masing. Fee untuk pembangunan jalan di Tehoru-Laimu," kata Damayanti di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/4).
Damayanti dan dua rekannya, yakni Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini, serta Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, ditangkap KPK pada 13 Januari lalu.
Selain itu, Tim Satgas KPK juga menyita uang sebesar SGD 99.000 yang diduga merupakan bagian dari janji suap sebesar SGD 404.000 atau sekitar Rp 3,9 miliar dari Abdul Khoir jika Damayanti mengamankan proyek Kempupera tahun anggaran 2016. Proyek tersebut merupakan proyek jalan di Pulau Seram, Maluku, yang digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX.*** Ardiansyah Hrp.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved