Headlines News :
Home » » Kepala BPN : Biaya Urus Sertifikat Rp 50 Ribu Dan Selesai 7 Hari Kerja

Kepala BPN : Biaya Urus Sertifikat Rp 50 Ribu Dan Selesai 7 Hari Kerja

Written By Infobreakingnews on Kamis, 14 April 2016 | 07.14

Jakarta, infobreakingnews - Saat ini pengurusan hak tanah untuk membuat sertifikat Hak Milki (SHM) menjadi sangat mudah serta dibebani dengan biaya Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah). Demikian Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan secara tegas angkat bicara terkait masih adanya keluhan dari masyarakat terkait upaya peningkatan hak tanah/pembuatan sertifikat tanah.
Dijelaskan Ferry, untuk mempercepat pengurusan sertifikat masyarakat diminta untuk datang dan mengurus sendiri di seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia.
"Pertama datang ke loket BPN, ada barcode-nya (pin). Di loket kalau ada aneh-aneh minta bayaran minta buktinya karena kami punya standarnya dan berapa lama di sana ada barcode-nya," kata Ferry, kepada infobreakingnews.com, Kamis (14/4) di Jakarta.
Ketika berkas sudah lengkap dan diterima, seharusnya lama pengurusan sertifikat standarnya hanya tujuh hari sejak berkas diterima. Jika lebih dari itu, masyarakat diminta untuk segera melaporkan untuk segera dilacak lantaran sudah ada barcode-nya.
Diingatkan Ferry, kalau ada oknum BPN yang bermain-main terkait biaya dan jangka waktu pengurusan sertifikat maka sanksi berat akan dijatuhkan.
"Kalau ada yang main-main pasti kena sanksi. Memungut di batas wewenang itu juga korupsi," ucap Ferry.
Menurut Ferry, di Kementerian ATR/BPN sendiri sudah meningkatkan pengawasan internal di bidang kepengurusan tanah. Pihaknya pun tidak menutup diri untuk menerima laporan langsung dari masyarakat yang merasa dipersulit.
Terkait adanya laporan untuk mengurus sertifikat harus melalui kelurahan, sehingga biayanya membengkak, Ferry menegaskan, surat apa pun dari desa (kelurahan) seharusnya bukan sesuatu untuk menghambat.
"Kalau tidak didapatkan, maka kita proaktif melakukan proses ricek. Kita tidak harus tunggu enggak ada surat keterangan tanah (SKT)," ucapnya.
Seluruh besaran biaya layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Bagi kelompok masyarakat tertentu pemerintah juga telah mengeluarkan aturan keringanan biaya melalui Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No 9 Tahun 2015 yang berdasarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biayanya hanya Rp 50.000.
Sekali lagi saya imbau kepada masyarakat, segera laporkan kepada kami jika menemukan oknum BPN yang memungut biaya lebih dari Rp 50 ribu atau hal lain yang mempersulit pengurusan. Akan kami kenakan sanksi berat." pungkas Ferry. *** Emil F Simatupang.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved