Headlines News :
Home » » JK Angkat Bicara Perihal Keluarganya Dalam Panama Papers

JK Angkat Bicara Perihal Keluarganya Dalam Panama Papers

Written By Infobreakingnews on Rabu, 13 April 2016 | 08.19

Jakarta, infobreakingnews - Setelah hampir sepekan ini menjadi perbincangan luas terkait banyaknya keluarga Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang menyimpan uang di rekening Panama, memaksa JK angkat bicara perihal keberadaan nama anggota keluarganya dalam bocoran daftar pemilik rekening di luar negeri (offshore leaks) dengan dugaan pengemplang pajak, yang dirilis tahun 2013 lalu.
Dalam data yang dikeluarkan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) tersebut, 2.961 orang Indonesia masuk di dalam daftar. Dari jumlah itu, terdapat anggota keluarga JK yakni Solihin Kalla (anak), Ahmad Kalla (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan).
JK menegaskan bahwa nama yang masuk dalam daftar offshore leaks belum tentu melakukan kesalahan atau pengemplang pajak. Sebab, dalam website resminya tertulis bahwa nama tersebut belum tentu melakukan pelanggaran secara hukum.
Kemudian, dijelaskan JK bahwa upaya memindahkan dana ke luar negeri atau menggunakan bank di luar negeri, bisa saja merupakan upaya mencari dana untuk modal di dalam negeri dan juga untuk berbisnis sehingga belum tentu memiliki niat buruk.
Apalagi, lanjut JK, upaya tersebut terjadi sekitar awal tahun 2000 ketika berusaha bangkit dari krisis ekonomi tahun 1998/1999.
"Kalau keluarga saya ini umumnya, khususnya itu awal tahun 2000-an, 2001-2002 itu pada saat ekonomi kita sulit dan perusahaan-perusahaan itu mencari dana untuk modal kerja dari luar karena dalam negeri sulit. Kemudian, ada juga yang ingin mengeskpor ke luar negeri susah pakai bank dalam negeri sehingga pakai bank luar negeri atau perusahaan luar negeri. Itu saja," jelas JK, Selasa (12/4).
Menurut JK, pada saat itu, akibat krisis ekonomi banyak perusahaan atau bank dalam negeri yang masuk daftar hitam sehingga dicari alternatif, yaitu bertransaksi menggunakan perusahaan atau bank di luar negeri yang memiliki fasilitas L/C (Letter of Credit).
Dalam pandangannya, upaya tersebut dinilai sebagai penyelamatan ekonomi Tanah Air. Faktanya, pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu melalui Petral meskipun belum lama ini diputuskan untuk dibubarkan, ujarnya.
Oleh karena itu, perlu diperdalam kembali apakah ada tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh nama yang masuk dalam daftar offshore leaks.
JK menegaskan jika memang ada harta yang ditempatkan di luar negeri, terutama negara-negara tax haven dan dicurigai upaya untuk mengemplang pajak maka memang perlu diklarifikasi.
"Kalau tidak ada kesalahannya buat apa diklarifikasi, terkecuali ada bukti bahwa dia berbuat salah, ya itu minta klarifikasi. Kalau ada buktinya salah, silahkan boleh dipanggil pajak. Silahkan untuk buktikan dengan pajak," ujarnya.
Terkait anggota keluarganya yang masuk dalam daftar, JK mengaku telah mengklarifikasi bahwa sempat ada perusahaan yang didirikan di luar negeri untuk memudahkan berbisnis. Tetapi, sudah dibubarkan ketika tidak berhasil memenangkan suatu tender.
"Seperti kasus adik saya, saya tanya apa kau buat? Itu lupa dia. Hanya waktu itu dia ingin tender ke luar negeri, perusahaan Indonesia tidak bisa buka L/C agar dapat diterima di luar negeri. Jadi perusahaan dari luar untuk tender di luar negeri. Kebetulan tidak dapat tetapi setelah itudibubarin perusahaan itu," ungkapnya. *** Candra Wibawanti.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved