Headlines News :
Home » » Ditahan KPK, Petinggi PT. Berdikari Ini Menangis

Ditahan KPK, Petinggi PT. Berdikari Ini Menangis

Written By Infobreakingnews on Sabtu, 16 April 2016 | 17.22

Jakarta, infobreakingnews - Direktur Keuangan PT Berdikari, Siti Marwa menangis pilu saat ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (15/4). Siti ditahan usai diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea periode tahun 2010-2012.
Keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.40 WIB, Siti terlihat telah memakai rompi tahanan KPK. Namun, Siti enggan memberikan komentar terkait kasus yang menjeratnya. Termasuk mengenai penahanan yang harus dijalaninya. Siti yang juga tercatat sebagai Wakil Presiden di salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memilih menundukkan kepalanya dan bergegas masuk kedalam mobil tahanan.
Seorang pegawai KPK yang enggan disebutkan namanya menuturkan, Siti sempat enggan keluar dari Gedung KPK untuk menjalani penahanan. Bahkan, Siti sempat terduduk di lantai dan menangis di dalam Gedung KPK.
"Tadi sempat enggak mau keluar dia. Sampai duduk di lantai," katanya.
Kepada sejumlah pegawai KPK, Siti tak ingin keluar dari Gedung KPK lantaran malu. Apalagi, di pelataran Gedung KPK sudah banyak awak media menunggunya.
"Takut masih banyak wartawan," katanya.
Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyatakan penahanan ini dilakukan oleh penyidik demi kepentingan penyidikan kasus yang menjerat Siti. Dikatakan Yuyuk, Siti ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.
"Ditahan selama 20 hari pertama," kata Yuyuk.
Diberitakan, KPK menetapkan Siti sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea periode 2010-2012 sejak 8 Maret 2016 lalu. Siti diduga telah menerima uang dari perusahaan penyedia pupuk agar dapat menyalurkan produknya ke PT Berdikari.
Atas perbuatannya, Siti disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus yang menjerat Siti merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk hayati di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013 yang telah menjerat Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian periode 2010-2015 Hasanuddin Ibrahim. *** Yakub Pranata.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved