Headlines News :
Home » » Pemda Tangerang Gencar Sosialiasikan Pembongkaran Lokalisasi Dadap

Pemda Tangerang Gencar Sosialiasikan Pembongkaran Lokalisasi Dadap

Written By Infobreakingnews on Senin, 28 Maret 2016 | 08.25

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki
Tangerang, infobreakingnews - Berbenah lebih sehat dan indah dari kondisi lama yang semraut. Itulah model pemerintahan kabupaten daerah Tangerang, Banten, yang kini sedang giatnya membeikan sosialisasi di berbagai tempat hiburan dan kafe remang-remang tanpa izin menjelang pembongkaran lokasi prostitusi di Desa Dadap, Kosambi, 23 Mei 2016.
"Sosialisasi secara gencar dilakukan oleh aparat kecamatan diharapkan pemilik bangunan membongkar atas kesadaran sendiri," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kepada infobreakingnews.com, di Tangerang, Senin (28/3).
Setelah pembongaran bangunan, kata Ahmed, dilakukan pembinaan keterampilan terhadap para pekerja seks komersial (PSK) yang ingin beralih profesi.
Dia mengatakan bahwa aparat Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat memberikan pelatihan keterampilan kepada para PSK.
Pemkab Tangerang menggandeng akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk membuat rencana kawasan Dadap menjadi pusat kajian Islam dan kampung nelayan.
Aparat Pemkab Tangerang sudah mendapatkan paparan dari Prof. Budi Pratikno dari UGM dan mengubah kawasan kumuh menjadi lebih baik.
Namun, saat ini kawasan Dadap merupakan perkampungan nelayan yang kumuh dan terdapat lokasi prostitusi sehingga perlu dirombak dan ditata.
Meski begitu, kawasan Dadap tersebut dengan luas sekitar 12 hektare milik PT Angkasara Pura II, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta lainnya tanah pengairan. Penataan kawasan tersebut juga melibatkan pihak ketiga bahwa relatif banyak perusahaan yang ada di sekitar yang peduli terhadap kondisi lingkungan itu.
Sesuai dengan hasil pendataan, kata dia, terdapat sebanyak 427 PSK, sebanyak 72 kafe, hotel kelas melati, tempat karaoke, dan warung remang-remang.
Kepada warga yang mendiami kawasan tersebut tetapi tidak melakukan kegiatan prostitusi, lanjut dia, disediakan rusunawa.
"Warga yang memiliki lahan dan disertai surat tanah di Dadap diupayakan mendapatkan ganti rugi," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad mengutip keterangan Kepala Subbidang Tuna Susila dan Orang Dengan HIV/AIDS Kementerian Sosial Dewi Rani bahwa Kemensos membantu uang transpor untuk pemulangan para PSK ke daerah masing-masing.
Pihak Kemensos juga menyiapkan tempat di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, untuk penampungan sementara para PSK.
Penertiban kawasan Dadap merupakan bagian dari program Presiden RI Joko Widodo agar semua lokalisasi prostitusi di Indonesia harus hilang pada tahun 2017.*** Johanda Sianturi.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved