Headlines News :
Home » » Orang Kaya Ini Yang Membuat Negara Rugi Rp 500 Triliun Tiap Tahun

Orang Kaya Ini Yang Membuat Negara Rugi Rp 500 Triliun Tiap Tahun

Written By Infobreakingnews on Selasa, 22 Maret 2016 | 08.24

Jakarta, infobreakingnews – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, saat ini terdapat sekitar 6.000 wajib pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri.
Pramono mengungkapkan, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak, dana yang disimpan 6.000 WP itu tersebar di dua negara tetangga.
“Ini salah satu contoh di dua negara ada 6.000 lebih dan special purpose vehicle (SPV) sekitar 2.000 lebih, “ kata Pramono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).
Dia mengatakan, negeri ini telah memasuki era keterbukaan sehingga pemerintah dengan mudah dapat mengetahui secara detail nama warga negara Indonesia (WNI) dan jumlah nominal dana yang disimpan di luar negeri.
“Ternyata, orang Indonesia banyak yang kaya,” kata Pramono.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengimbau para WNI yang masih menyimpan uangnya di luar negeri untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Imbauan itu disampaikan Kepala Negara untuk menarik dana-dana milik WNI yang kini masih tersimpan di berbagai bank di luar negeri.
“Sebenarnya, ini kesempatan bagi siapa pun yang masih menyimpan uangnya di luar negeri untuk segera berkoordinasi dengan Menkeu dan Ditjen Pajak, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).
Rapat yang khusus membahas langkah-langkah pencegahan dan pengawasan pencucian uang dan penggelapan pajak, dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
Sementara ditempat yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini terdapat sekitar 2.000 perusahaan modal asing (PMA) yang selama 10 tahun tidak membayar pajak sehingga merugikan negara sebesar Rp 500 triliun. Perusahaan itu tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan terus merugi.
“Kami juga telah melaporkan ada hampir 2.000 PMA di Indonesia yang selama 10 tahun tidak membayar pajak. Karena selalu mengklaim dirinya rugi,” kata Menkeu di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan aparat penegak hukum berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan dan pengawasan pencucian uang serta penggelapan pajak di Tanah Air.
Sejumlah sektor yang rawan aktivitas pencucian uang adalah perdagangan narkoba, perdagangan ilegal (illegal trading), dan transfer pricing. Transfer pricing adalah transaksi barang dan jasa antara sejumlah divisi di sebuah kelompok usaha yang menggunakan harga tidak wajar. Ada yang menaikkan (mark up) atau menurunkan harga (mark down). Praktik ini kebanyakan dilakukan perusahaan global (multinational enterprise).
Menkeu mengatakan, berdasarkan perhitungan atau pemeriksaan pajak, seharusnya perusahaan-perusahaan itu membayar rata-rata Rp 25 miliar per tahun.
“Jadi, dalam 10 tahun kita kehilangan hampir Rp 500 triliun hanya dari 1.900 sekian jumlah PMA yang ternyata tidak comply (patuh). Ini juga bagian dari penggelapan pajak yang harus dibereskan,” katanya.*** Candra Wibawanti.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved