Headlines News :
Home » » Nasib Merpati Nusantara AirlinesYang Dikorupsi, Belum Ada Petingginya Yang Ditahan

Nasib Merpati Nusantara AirlinesYang Dikorupsi, Belum Ada Petingginya Yang Ditahan

Written By Infobreakingnews on Kamis, 31 Maret 2016 | 11.57

Jakarta, infobreakingnews - Dua tahun sudah berlalu, Merpati Nusantara Airlines, perusahaan milik BUMN ini tidak lagi berproduksi. Akibatnya ratusan karyawan MNA sampai sejumlah Pilotnya nganggur dan belum mendapatkan gaji serta pesangon sebagaimana mustinya. 

Perusahan penerbangan plat merah ini semakin parah ketika Kapten Asep Ekanugraha menjadi direktur utama PT, MNA, yang sejak awal pengangkatannya menjadi sorotan media akibat tidak jelasnya legal standyng saol SK pengangkatan Asep tanpa melalui RUPS.

Padahal sebelumnya hampir semua Pilot mengenal Kapten Asep sebagai orang merpati yang bermental bobrok dan sarat dengan masalah hukum, sehingga tidak mengherankan jika kondisi MNA yang sudah goyah semakin parah ketika dipimpin oleh Kapten Asep Ekanugraha.

Belum lagi sepak terjang Aris Munandar yang merupakan pegawai MNA yang menjadi salah satu orang penting dalam menyelesaikan kasus PHK karyawan Merpati, sampai melakukan serangkaian langkah pemborosan dari penggunaan dana pensiun pegawai Merpati, termasuk ketika Aris Munandar melakukan gugatan PKPU yang dinilai menyimpang dari tujuan semula.

Aris Munandar sendiri juga merupakan dirut PT.Prathita Titian Nusantara, yang mengelolah dana pensiun pegawai Merpati.

"Kami mendesak agar OJK segera mengambil langkah untuk mengganti Aris Munandar sekaligus melakukan koordinasi dengan pihak hukum terkait, guna menuntaskan secara hukum kasus yang membelit Merpati." kata Wayan Suarna, salah seorang pegawai MNA yang secara aktip melaporkan dugaan korupsi ditubuh Merpati keberbagai instansi hukukm terkait, terutama kepada laporannya kepada KPK pada pekan lalu.

Sementara itu Ketua Umum DPP Grasi Gelora Tarigan, SH,.MH sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta dilakukan evaluasi dan rapitalisasi atas PT Merpati Nusantara Airways (MNA). Surat tertanggal 18 Maret itu meminta kepada Presiden agar dilakukan evaluasi karena program restrukturisasi PT MNA adalah program PHK massal yang dikemas dalam program penanganan paket penyelesaian permasalahan pegawai PT MNA (Program P5).

Dengan nilai paket pesangon PHK dipotong hampir 50 persen dan pembayarannya pun dicicil sampai dua tahun, yang mengakibatkan pegawai PT MNA sangat menderita dan tak mampu untuk hidup layak sebagaimana mestinya. Artinya dengan kebijakan tersebut pegawai tidak dimanusiakan oleh PT MNA. Padahal pemegang sahamnya adalah Menteri Keuangan dan Garuda. Sedangkan jelas bahwa penyelesaian hutang pegawai bukan di-PHK telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI dengan menggunakan PMN sebesar Rp 800 milyar melalui rekomendasinya.

Di dalam pembahasan APBNP 2015 dititipkan melalui PT PPA karena Merpati dalam kondisi stop operasi dan menurut informasi dana tersebut sudah masuk ke rekening PT PPA sejak Desember 2015, sedangkan menurut manajemen Merpati jumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar pegawai adalah sebesar Rp 1,5 trilyun sesuai laporan aktuaris & KAP.

" Oleh karena itu harus jelas kerangka kegiatan dan waktu dari rencana going concern Merpati sebagai tujuan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN PT MNA bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan, bukan semakin menimbulkan persoalan hukum baru karena dianggap lambatnya CEO Merpati mengambil kebijakan yang pro karyawan " ungkap Kapten Eman Supriatman, salah seorang Pilot senior Merpati yang ikut makan ati menunggu penyelesaian pembayaran haknya. *** Emil F Simatupang.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved