Headlines News :
Home » » Kapal Pencurian Ikan Di Natuna, Ganggu Hubungan Indonesia - China

Kapal Pencurian Ikan Di Natuna, Ganggu Hubungan Indonesia - China

Written By Infobreakingnews on Minggu, 27 Maret 2016 | 07.44

Menteri Susi Yang Selalu Kunjungi TKP
Jakarta, infobreakingnews - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini, peristiwa penghadangan kapal patroli Indonesia oleh kapal patroli China di Perairan Natuna, bukan manifestasi dari kebijakan pemimpin atau Pemerintah China. 
Insiden itu, di mata Rizal, tak lebih dari ulah jajaran teknis angkatan laut China saat bertugas di lapangan.
“Saya yakin ini bukan kebijakan strategis di level pejabat tinggi Tiongkok,” ujar Rizal di kediamannya, di Jakarta, Sabtu (26/3/2016).
Menurut dia, Presiden China Xi Jinping memiliki kalkulasi terkait hubungan antara China dan Indonesia. “Karena bisa membahayakan persahabatan Indonesia dan Tiongkok,” sambung Rizal.
Apalagi, China tak ingin ada kesan yang dimaknai sebagai tindakan agresif di Laut Cina Selatan, di mata dunia internasional. Meski peristiwa macam ini bukan yang pertama kali terjadi.
Sementara itu, argumentasi China soal penangkapan ikan di wilayah perikanan tradisional China, kata Rizal, sulit dijadikan pembenaran.
Apalagi, merujuk pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang tak mengenal istilah wilayah perikanan tradisional. China dan Indonesia adalah penandatangan Konvensi itu
Menurut Rizal, ke depan, Indonesia dan China perlu membuat kesepakatan mengenai code of conduct yang bisa mengatur batas tindakan kedua negara. 
Hal ini demi mengantisipasi peristiwa yang bisa terulang di wilayah maritim. “Supaya tak ada masalah serius ke depannya,” ujar dia.
Tindakan aparat kapal keamanan laut China yang menghalangi petugas Indonesia untuk mengamankan kapal Kway Fee 10078 yang diduga melakukan illegal fishing, di Perairan Natuna, melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
"Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas laut teritorial dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," kata Intan I Soeparna, Kamis (24/3/2016).
Intan adalah pengajar Departemen Hukum Internasional Universitas Airlangga, Surabaya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, dan memegang gelar Doktor dari Vrije Universiteit Brussel, Belgia.
Menurut Intan, selain melanggar Konvensi PBB, aparat China juga telah melakukan intervensi terhadap usaha petugas Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UNCLOS.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meradang, saat mengetahui KP Hiu 11 yang melakukan upaya penangkapan KM Kway Fey, Sabtu (19/3/2016), diganggu kapal coastguard  China.
Kapal itu dengan sengaja menabrak KM Kway Fey, diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menarik masuk KM Kway Fey.
Intan menilai, aksi penabrakan tersebut pun dapat menimbulkan kesan China tidak memiliki itikad baik dalam menghormati UNCLOS.
"Sehingga protes keras yang dilayangkan oleh Pemerintah Indonesia dapat dibenarkan," ungkap dia.
Intan menegaskan, itikad baik merupakan landasan utama dalam melaksanakan hukum internasional dan menghormati hukum dari negara-negara lain, termasuk "coastal state".
"Coastal State"
Menurut Intan, berdasarkan Pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai "coastal state" memiliki hak untuk mengekplorasi, ekploitasi, konservasi dan mengkontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE.
"Indonesia juga berhak untuk melakukan tindakan seperti "boarding", inspeksi, penahanan dan melakukan proses hukum untuk menegakkan hukum penangkapan ikan," kata dia.
Sementara, berdasarkan Pasal 58 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Indonesia sebagai 'coastal state'.
Sedangkan Indonesia, kata dia, dapat melakukan tindakan pengamanan dan penangkapan pada awak buah kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 73 UNCLOS.
"Para awak tersebut diamankan tetapi tidak untuk dipenjarakan atau dihukum, dan para awak Kway Fee harus dilepaskan dengan jaminan dari negara asal," ungkap Intan.
Selanjutnya, Indonesia wajib memberitahu negara China melalui atase atau kuasa usaha Tiongkok di Indonesia, tentang penangkapan tersebut.
Konflik Laut China Selatan
Lebih jauh, Intan melihat konflik Laut China Selatan yang sedang bergulir memang memunculkan sensitivitas dalam hubungan internasional di wilayah laut.
"Sehingga Indonesia meskipun bukan negara pengklaim (claimant state) di Laut China Selatan, tetap harus berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajibannya atas ZEE," ujar dia.
Intan mengatakan, kehati-hatian merupakan hal penting agar tidak muncul preseden buruk terkait upaya Indonesia dalam ikut menyelesaikan konflik di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes terkait kasus ini. 
"Saya sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar China di Jakarta, saya sampaikan protes kita (Indonesia) terhadap tiga hal," kata Menlu.
Hal pertama yang diprotes adalah soal pelanggaran kapal keamanan laut China terhadap hak berdaulat atau yurisdiksi Indonesia.
Lalu, pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang akan dilakukan aparat Indonesia. Dan, tentang pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia oleh kapal keamanan laut China.
 Pemerintah China telah menyampaikan pendapat lisannya soal kapal nelayan dan coastguard-nya di perairan Natuna, yang memasuki wilayah Indonesia.
Menurut mereka, wilayah itu merupakan area tangkapan ikan tradisional. Pendapat tersebut diungkapkan kuasa usaha sementara Kedutaan Besar China di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pasca-insiden di Natuna.
"Dalam komunikasi lisan yang disampaikan kuasa usaha kedutaan besar Tiongkok yang di Jakarta, mereka menyampaikan, kejadian itu berada di traditional fishing zone-nya negara Tiongkok," ujar Retno di Kemenko Polhukam, Kamis (24/3/2016).
Retno menegaskan kepada perwakilan China, Indonesia tidak mengenal istilah itu. Dia pun sempat menanyakan apa terminologi istilah itu kepada perwakilan China.
"Saat itu kami tanyakan, apa yang dimaksud dengan traditional fishing zone? Karena kami ingin tahu terminologi itu apa?" kata Retno.
"Karena kami tidak mengenalnya. Dan berdasarkan apa maka terminologi itu ada?" ujarnya.
Retno pun meminta China menjelaskan hal itu sekaligus di dalam jawaban nota protes yang dikirim Indonesia.
Adapun, nota protes kepada Pemerintah China atas insiden di Natuna berisi tiga hal.
Pertama, Indonesia memprotes pelanggaran yang dilakukan kapal keamanan laut China terhadap hak berdaulat atau yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen.
Kedua, Indonesia memprotes terkait pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen.
Ketiga, Indonesia memprotes pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia oleh kapal keamanan laut China.
Sebelumnya, dua kapal China, yakni KM Kway Fey dan kapalcoastguard (penjaga pantai) China terlibat insiden dengan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB lalu.
Awalnya, kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna. Kapal China itu diduga kuat sedang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK). 
Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan, KP Hiu 11 melakukan upaya penangkapan KM Kway Fey 10078, sebuah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, di Perairan Natuna, pada Sabtu (19/3/2016).

Proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran ada campur tangan dari kapal coastguard  China, yang secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078.  Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menarik masuk KM Kway Fey 10078.

Susi menjelaskan kronologis proses penangkapan Kway Fey 10078 tersebut kepada media, pada Minggu (20/3/2016). Kapal tersebut terdeteksi sebagai target operasi (TO) pada hari Sabtu (19/3/2016), pukul 14.15 WIB, dengan posisi kapal di wilayah Indonesia.

"TO kemudian dikejar dan diberhentikan, namun kapal tidak mau berhenti," kata Susi.

Pihak kapal pengawas lalu memberikan tembakan peringatan. Namun, kapal tersebut tetap berusaha melarikan diri dengan zig-zag, sehingga KP Hiu mendekat dan tidak bisa menghindari tabrakan.

"Tiga orang personel KP Hiu 11 melompat ke kapal tangkapan dan berhasil melumpuhkan delapan ABK kapal tangkapan, yang akhirnya dipindahkan ke KP Hiu 11. Sebuah tindakan yang sangat berani dan kita apresiasi," lanjut Susi.

Setelah pemindahan delapan ABK ke KP Hiu 11, selanjutnya mereka coba membawa atau menarik KM Kway Fey 10078. Namun, lanjut Susi, dalam perjalanan pengawasan, tiba-tiba muncul satu kapal coastguard China mengejar KP Hiu 11.

"KP Hiu 11 mencoba menghubungi lewat radio dan tidak ada jawaban, kemudian KP Hiu 11 menghubungi Lanal untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut," kata Susi.

Sengaja tabrak

Selanjutnya, sebut dia, kapal coastguard China dengan kecepatan 25 knots mendekati KP Hiu 11 dan tangkapannya yakni KM Kway Fey 10078.

Setelah mendekat, kapal China menyoroti dengan lampu sorot kemudian menabrak kapal tangkapan.

"Setelah kapal tangkapan berhenti, dan melihat ada tiga orang anggota KP Hiu 11, mereka pun tidak jadi naik (ke atas), namun tetap mengawasi," ungkap Susi.

Lantaran kapal tangkapan rusak akibat ditabrak kapal coastguardChina, sehingga tiga personel KP Hiu 11 memutuskan untuk kembali ke kapal KP Hiu 11, dan meninggalkan kapal tangkapannya.

"Jadi kapal ikan China itu ditabrak oleh kapal coastguard-nya sendiri," ucap Susi.

Kapal coastguard China kemudian merapat ke kapal tangkapan pada Sabtu (20/3/2016) pukul 01.45 WIB.  KP Hiu 11 sendiri meninggalkan kapal tangkapan tersebut untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, karena pada saat yang sama muncul kapal coastguard China kedua, yang jauh lebih besar daripada kapal yang pertama.

"Jadi kejadian nabraknya itu, waktu KM Kway Fey 10078 mau dibawa ke Natuna. Ketika mau masuk territorial, ditabrak oleh kapal coastguard China," kata Susi.

Dari proses penangkapan yang panjang itu, untuk sementara ini baru diamankan delapan ABK KM Kway Fey 10078, dan diarahkan ke Pulau Tiga Natuna untuk diproses lebih lanjut. Sementara barang bukti, yakni KM Kway Fey 10078 sendiri sudah dibawa oleh kapal coastguard China.
Sejauh ini kasus yang sempat menggangu hubungan bilateral kedua negara masih terus mendapat perhatian dunia luar, khususnya bagi Indonesia sendiri.*** Candra Wibawanti.



Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved