Headlines News :
Home » » KPK Larang Perusahaan Farmasi Berikan Sporship Kepada Dokter

KPK Larang Perusahaan Farmasi Berikan Sporship Kepada Dokter

Written By Infobreakingnews on Rabu, 03 Februari 2016 | 09.30

Jakarta, infobreakingnews - Perusahaan Farmasi tidak boleh lagi memberikan sponsorship kepada dokter secara pribadi untuk mengikuti seminar. Hal tersebut merupakan kesepakatan antara Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pertemuan yang difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/2).
"Perbedaan paling substansial tidak ada lagi pemberian sponsorship ke individu," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/2).
Sponsorship dari perusahaan farmasi biasanya ditujukan ke individu dokter. Pemberian ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pengaturan ini dilakukan lantaran pemberian sponsorship dari perusahaan farmasi langsung kepada dokter rawan terkategori gratifikasi.
Selain itu, KPK juga khawatir pemberian sponsorship ini akan menimbulkan konflik kepentingan atau conflict of interest. Para dokter yang mendapat sponsorship akan mempromosikan produk-produk dari perusahaan farmasi tertentu kepada pasiennya.
"Kami khawatir conflict of interest karena sulit dibedakan pemberian dengan pamrih dan tanpa pamrih," jelasnya.

Namun, Pahala mengakui pemberian sponsorship dari perusahaan farmasi kepada para dokter tak dapat dicegah pihaknya. Hal ini lantaran setiap dokter membutuhkan mengikuti seminar ilmiah untuk memenuhi kredit poin mereka yang jumlahnya 250 poin dalam lima tahun agar gelar mereka tak dicabut. Ikut serta dalam sebuah seminar memiliki kredit rata-rata sebesar lima poin.
Untuk itu, setiap dokter harus mengikuti setidaknya 10 acara seminar setiap tahunnya. Dengan biaya sebesar Rp 3 juta untuk satu seminar, setiap dokter perlu mengalokasikan anggaran sebesar 30 juta per tahun. Pahala mengatakan, untuk saat ini pemerintah tidak mampu membiayai seluruh dokter yang jumlahnya mencapai 126.000 untuk mengikuti seminar ilmiah.
"Ada 126.000 dokter dan masing-masing butuh Rp 30 juta per tahun dikali lima tahun. Sebesar itu biaya yang dibutuhkan para dokter untuk continuing profesional education. Makanya kalau sponsorship datang tidak mungkin ditolak, tapi kita dorong Kemkes agar jangan sampai gapnya terlalu besar," papar Pahala.
Dalam pertemuan ini disepakati untuk dokter yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), perusahaan farmasi memberikan sponsorship melalui pihak rumah sakit. Nantinya, pihak rumah sakit yang mengumumkan adanya sponsorship kepada para dokter yang ingin mengikuti seminar.
"Dalam bentuk penawaran ke rumah sakit yang bersangkutan. Nanti, pihak rumah sakit memberikan jawaban kepada perusahaan farmasi akan mengirim dokter tertentu untuk mengikuti seminar tersebut," katanya.
Sementara untuk dokter yang berstatus dokter swasta mandiri pemberian sponsorship akan disalurkan melalui organisasi profesi seperti IDI atau Perusahaan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) maupun organisasi profesi yang dinaungi kedua organisasi tersebut. Seperti halnya pihak rumah sakit. Organisasi profesi tersebut yang nantinya menyalurkan kepada para dokter anggota mereka.
"Nanti mereka (organisasi profesi) yang menentukan siapa yang berangkat dan teknisnya," jelasnya.
Dikatakan, mekanisme pemberian sponsorship ini akan diatur lebih detail melalui regulasi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan. Dengan regulasi ini, Pahala berharap tidak ada lagi pemberian oleh perusahaan farmasi yang dapat digolongkan gratifikasi dan menimbulkan konflik kepentingan.
"Mekanisme pemberian kepada rumah sakit, dan organisasi akan dikeluarkan regulasinya oleh Kemkes. Diharapkan pemberian tidak tergolong gratifikasi dan conflict of interest akan dihindari," harapnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Purwadi menyanggupi untuk segera menerbitkan aturan mengenai pemberian sponsorship kepada para dokter ini. Hal ini lantaran pengaturan mengenai gratifikasi kepada dokter telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2014. Untuk itu, Purwadi menjanjikan regulasi tersebut akan dikeluarkan dalam waktu tak lebih dari satu minggu.
"Apa yang sepakati hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi di Kemkes, dan ada petunjuk teknisnya. Seminggu keluar itu revisinya dan penjelasan lebih lanjut, semakin cepat lebih baik," katanya.
Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Daradjatun Sanusi menyambut baik upaya KPK terutama memberikan penjelasan mengenai gratifikasi ini. Daradjatun berharap kesepakatan ini akan mewujudkan kerja sama yang profesional dan proporsiona antara perusahaan farmasi dan dokter.
Namun, Daradjutan berkilah ketika disinggung besaran anggaran yang dikucurkan sebuah perusahaan farmasi untuk membiayai seminar dokter. Menurutnya, perusahaan farmasi berinvestasi melalui manajemen produk bukan dengan membiayai seminar para dokter.
"Saya tidak ada angka-angka itu (besaran biaya yang dikucurkan perusahaan farmasi). Ada 190 perusahaan farmasi (yang menjadi anggota GP Farmasi Indonesia) dan 50 persennya tidak promosi," katanya. *** Raymond Sinaga.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved