Headlines News :
Home » » Rano Karno Dipusaran Kasus Korupsi

Rano Karno Dipusaran Kasus Korupsi

Written By Infobreakingnews on Kamis, 07 Januari 2016 | 08.41


Jakarta, infobreakingnews - Dari pengembangan kasus tangkap tangan KPK terhadap sejumlah anggota DPRD Banten beberapa waktu lalu membuat Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan suap dalam pembahasan APBD Banten 2016 terkait pembentukan Bank Pembangunan Banten. Kasus ini turut menyeret Gubernur Banten Rano Karno sehingga harus berhadapan dengan penyidik KPK.


Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, KPK menjadwalkan pemeriksaan  terhadap Rano pada Kamis (7/1/2016) ini. Bintang Sinetron 'Si Doel Anak Sekolahan' ini akan diperiksa sebagai saksi.



Rano diketahui akan diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol. Ricky tak lain adalah orang yang ditunjuk Rano untuk memimpin PT BGD.


Rano diduga kuat akan diperiksa terkait hubungannya dengan Ricky. Selain itu, sebagai orang nomor satu di Banten, Rano dipastikan tahu banyak soal pembahasan pembentukan Bank Banten.

Pria kelahiran Jakarta,  8 Oktober 1960 pun berjanji akan memenuhi panggilan KPK. Dia mengaku siap memberikan keterangan ke penyidik.

"Insha Allah hari Kamis jam 10. Insha Allah siap," kata Rano Karno usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Banten, Rabu 6 Januari 2015.

Kasus dugaan suap pembentukan Bank Banten terbongkar ketika KPK menjalankan operasi tangkap tangan pada 1 Desembern lalu. Lembaga antikorupsi menangkap tangan Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar S. M. Hartono, Anggota DPRD Banten dari PDI Perjuangan Tri Satria Santosa, serta Direktur BUMD Banten Global Development Ricky Tampinongkol di sebuah restoran di Serpong, Banten.

Ketika itu, mereka sedang bertransaksi suap terkait RAPBD Banten 2016 dengan tujuan memuluskan pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. KPK menyita USD11 ribu dan Rp60 juta dari tangan kedua legislator Banten dalam operasi tangkap tangan itu.

Dari pemeriksaan, Hartono dan Tri kemudian ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya diganjar Pasal 12 huruf a atau b atau 11 Undang-Undang 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, RT menjadi tersangka pemberi suap. Dia melanggar Pasal 5 ayat 1 a atau b atau 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPRD Banten diketahui baru mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2016 pada 30 November 2015. Pada APBD tersebut disetujui anggaran untuk tahun depan adalah sebesar Rp8,9 triliun.

PT BGD yang merupakan BUMD Banten itu diketahui mendapat bantuan dana untuk penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp385 miliar. Dana Rp350 miliar di antaranya akan dialokasikan untuk mengakusisi Bank Swasta dalam pembentukan Bank Banten.

PT BGD telah merekomendasikan empat Bank yang akan diakusisi kepada Gubernur Banten Rano Karno. Bank-Bank itu adalah Bank Pundi, Bank Panin Syariah, Bank MNC dan Bank Windu Kencana.

Dengan penganggaran suntikan modal Rp350 miliar tersebut, maka penyertaan modal untuk Bank Banten telah terpenuhi sebesar Rp950 miliar. Hal itu sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD tersebut diketahui telah dibuat sejak masa kepemimpinan Gubernur Banten masih dijabat oleh Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Rano Karno. Sejak Atut terjerat kasus korupsi, Rano Karno kemudian naik jabatan menjadi pelaksana tugas dan saat ini telah resmi dilantik sebagai gubernur.

Saat menjabat sebagai plt gubernur Banten, Rano Karno sempat merombak jajaran direksi dan komisaris PT BGD. Dia menempatkan Politikus PDI Perjuangan yang juga mantan Anggota DPRD Banten periode 2009-2014, Indah Rusmiyati, sebagai Komisaris PT BGD.

Rano Karno juga menunjuk Ricky sebagai Direktur Utama PT BGD menggantikan Wawan Zulmawan yang mengundurkan diri. Tidak hanya itu, Rano menunjuk mantan Kapolda Banten Brigjen M. Zulkarnain sebagai Komisaris Utama PT BGD yang diberhentikan.

Seluruh keputusan itu dibuat Rano Karno dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Di sana, Pemprov Banten dalam posisi selaku pemegang saham PT BGD. Akankah Si Doel tersungkur dimasa kepemimpunan KPK baru ini? Masih terus dijajaki proses hukumnya, mengingat masih ada kasus hukum lain yang membuat nama Rano terus disebutkan dalam perkara Chairil Wardana, adik mantan Gubernur Banten Atut, dimana sejumlah uang terdakwa disebutkan ada pada si Doel itu. *** Johanda Sianturi.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved