Headlines News :
Home » » Tanda Zaman Edan, Kaum Koruptor Pasti Memenangkan Pilkada

Tanda Zaman Edan, Kaum Koruptor Pasti Memenangkan Pilkada

Written By Infobreakingnews on Rabu, 09 Desember 2015 | 09.46

Jakarta, infobreakingnews - Melihat semakin menggilanya kerakusan kekuasaan dan ketamakan manusia mencari kekuasaan untuk mencari pemuasan nafsu angkara, gila perempuan, serakah dan tidak adil cara bersikap , kemunafikan yang semakin ditonjolkan, merupakan tanda zaman edan didalam sekelompok orang yang menghalalkan semua cara untuk menabrak rambu rambu, demi mendapatkan dukungan politik yang semakin kotor dan menjijikan.
Momentnya di Pilkada hari ini, Rabu (9/12/2015), walau tidak semua kandidat yang busuk pikirannya, tetapi dipastikan kebanyakan dari kandidat yang sebentar lagi menduduki posisi kepala daerah, akan lupa diri ketika sudah menjabat, bahkan otaknya semakin mesum memikirkan banyak perempuan yang pengen ditidurinya, sekaligus semakin belajar pintar memikirkan cara yang paling aman saat mengkorupsi uang APBD.
Untuk mencegah calon kepala daerah yang bejad otaknya itulah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan salah satu upaya mencegah politik uang di pilkada serentak 2015 adalah mendorong masyarakat untuk melaporkan pelaku politik uang ke pihak berwajib.
Karena itu, JPPR mengusung tagline pilkada kali ini “Ambil Uangnya, Laporkan Pemberinya”. Dengan mengambil uangnya, pelapor akan memiliki bukti adanya politik uang.
“JPPR mengajak masyarakat pemilih untuk menghukum siapapun yang ingin bertindak curang. Salah satu kecurangan yang dilakukan adalah mempengaruhi pemilih dengan cara menggunakan uang atau barang menjelang dan setelah pemungutan suara,” ujar Masykurudin saat konferensi pers di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta, Selasa (8/12).
Menurutnya, dengan jumlah pasangan calon terbatas, potensi adanya politik uang sangat dimungkinkan dilakukan oleh seluruh pasangan calon yang ada.
Karena itu, untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan menghukum pelakunya, JPPR mengajak kepada seluruh masyarakat pemilih, untuk menerima uang tersebut dan menjadikan sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke pantia pengawas pemilihan.
“Keberanian masyarakat pemilih untuk menciptakan Pilkada bersih ditunjukkan dengan tindakan melaporkan kepada panitia pengawas Pilkada terhadap praktek politik uang yang dilakukan. Sehingga tidak ada alasan kesulitan penindakan pidana Pilkada hanya karena tidak ada bukti atas kejadian kotor tersebut,” jelanya.
Masykurudin menerangkan bahwa dalam KUHP Pasal 149 dinyatakan barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan seuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menilai pemilih rasional tidak akan terpengaruh dengan faktor politik transaksional. Karena tidak ada hubungan yang kuat antara politik uang dengan pilihan pribadi pemilih. Pasalnya hanya Tuhan dan pemilih saja yang tahu saat berada di bilik suara, ujarnya.
“Saatnya kita menolak suap dan menghukum pelaku politik uang, bukan dengan menolaknya, tetapi menjadikannya sebagai barang bukti untuk menjobloskannya ke penjara,” imbuhnya.
Tetapi dizaman yang sudah semakin edan ini, dimana semakin sulit mencari uang yang halal, sementara uang yang harampun sudah digrogoti kaum koruptor yang semakin massif, membuat rakyat kecil cendrung tergoda dengan 10 kilogram beras dan selembar uang receh disaat serangan fajar dari kaum koruptor dan politikus busuk itu. *** Budimans.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved