Headlines News :
Home » » Sekalipun Novanto Dibela Habis MKD, Kejaksaan Agung Akan Jebloskan Ke Sel Penjara

Sekalipun Novanto Dibela Habis MKD, Kejaksaan Agung Akan Jebloskan Ke Sel Penjara

Written By Infobreakingnews on Kamis, 10 Desember 2015 | 17.14

Setya Novanto
Jakarta, infobreakingnews - Banyak pihak menilai jika semua aparat hukum terkait mau secara serius menegakan supremasi hukum, maka skandal Papa minta Saham yang melibatkan ketua DPR Setya Novanto dan Reza Chalid, pengusaha hitan yang kini sedang diburu oleh pihak Kepolisian, kedua orang hebat itu bisa secepatnya masuk sel penjara, karena bukti awal pelanggaran pidana secara serius, karena mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK itu telah ditangan pihak Kejaksaan Agung.
Sementara kekecewaan rakyat terhadap prosesi MKD yang sejak semula banyak diragukan, karena semata mata hanya mempertontonkan kepentingan elit partai, apalagi belakangan MKD semakin terkontaminasi masuk angin dengan menutup sidang kesaksian Setya Novanto.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)‎ DPR, Junimart Girsang, Kamis (10/12), menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminjam alat bukti rekaman asli pembicaraan dugaan permintaan saham PT Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto yang dikenal dengan sebutan kasus "Papa Mnta Saham". 
Junimart yang semula hendak menemui secara langsung Jaksa Agung HM Prasetyo gagal mendapatkan alat bukti rekaman yang tersimpan di telepon genggam (handphone/HP) milik Dirut PT Freeport, Maroef Sjamsoeddin. Junimart yang ditemani sejumlah anggota MKD akhirnya diterima Jampidsus Kejagung, Arminsyah.
"Sesuai dengan rapat internal MKD secara kuorum memutuskan agar meminta barang bukti hasil rekaman dalam bentuk HP kepada Kejagung. Hari ini kami datang ke Jampidsus, karena jaksa agung sedang ke Bandung," kata Junimart.
Dalam pertemuannya dengan Jampidsus, pihak Kejagung menolak memberikan alat bukti rekaman asli lantaran ada surat pernyataan dari pemilik rekaman (Maroef Sjamsoeddin) yang tidak bersedia apabila dipinjamkan siapa pun.
"‎Jampidsus menyerahkan surat pernyataan dari Maroef Sjamsoedin yang mengatakan bahwa Pak Maroef tidak bersedia apabila barbuk (barang bukti, Red) yang diserahkan ke Kejagung ini dipinjamkan kepada siapa pun," ucapnya.
Namun demikian, MKD akhirnya meminta salinan dari alat bukti yang kini dipegang penyidik Kejagung itu untuk kemudian kembali dibawa dalam ‎rapat MKD. Dan kalaupun nanti MKD tidak memberikan sanksi kepada Novanto, walau rakyat semakin muak dengan Partai Golkar yang sangat mencolok memperlihatkan dukungan terhadap seorang Novanto, tanpa memikirkan resiko besar yang akan didulang Golkar pada masa mendatang.
Kini rakyat langsung mengalihkan perhatian kepada pihak Polori, dimana kini pihak penyidik di Direktorat Pidana Umum Bareskrim tengah menggali kemungkinan pasal-pasal pidana umum yang bisa diterapkan dalam perkara dugaan permintaan saham PT Freeport atau dikenal dengan sebutan kasus  "Papa Minta Saham" yang diduga dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto.
"Kita sedang kaji mendalam berbagai pasal pidana umum yang bisa diterapkan dan apa konsekuensinya buat pelapor. Yang paling mungkin ya Pasal 310 dan atau 311 KUHP. Tapi ada konsekuensinya," kata seorang penyidik di Bareskrim kepada infobreakingnews.com,  Kamis (10/12).
Pasal-pasal itu mengatur penistaan, pencemaran nama baik, dan fitnah seseorang dalam kapasitas sebagai pribadi. Pasal ini adalah delik aduan, maka sebelum bisa mengusut kasus ini dengan pasal tersebut, maka harus ada yang melaporkan.
"Misalnya Pak Jokowi mau melapor kan bisa diwakili pengacaranya, lalu nanti kita pergi untuk mem-BAP Pak Jokowi, seperti dalam kasus Obor Rakyat, tetapi masalahnya, Pak Jokowi kelak harus didengarkan kesaksiannya di persidangan. Nah, apa mau begini?" kata penyidik yang tak mau disebutkan namanya itu.
Penyidik itu menceritakan nasib kasus Obor Rakyat pun akhirnya tak kunjung jelas hingga kini. Padahal, penyidikan Polri telah lengkap alias P-21 sejak Januari lalu.
Dua tersangkanya, yaitu Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan penulisnya, Darmawan Sepriyosa--yang dikenai Pasal 310, 311, 156, dan 157 KUHP--juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan.
"Yang kita dengar, mengapa kasus Obor Rakyat tidak juga disidang karena kesulitan menghadirkan Pak Jokowi ke depan persidangan sebagai saksi pelapor. Nah, kasus Setya ini pun bisa berakhir sama, kalau Pak Jokowi tidak mau hadir di sidang kelak," lanjutnya.
Pasal lain yang coba digali kemungkinannya adalah Pasal 207 dan 208 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum. Bila menggunakan pasal ini maka Jokowi ditempatkan bukan sebagai pribadi, tapi sebagai presiden.
"Jika menggunakan Pasal 207, 208 maka otomatis tidak bisa menggunakan Pasal 310, 311 KUHP. Tapi ini baru wacana menggunakan Pasal 207 dan 208 dan masih perlu pengkajian," tambahnya.
Tentang kemungkinan menggunakan Pasal 421 tentang menyalahgunakan wewenang, penyidik tersebut menyatakan hal itu belum cukup unsur.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengakui pihaknya tengah meneliti kemungkinan menerapkan pidana umum dalam pertemuan Setya dengan petinggi PT Freeport Indonesia dan seorang pengusaha minyak itu.
Untuk diketahui, menurut UU, Kejaksaan dan KPK hanya mempunyai kewenangan untuk menangani pidana khusus seperti korupsi. Namun jika terkait pidana umum maka itu menjadi domain polisi.
Sebelumnya Kejagung telah menyatakan akan menyelidiki dugaan adanya permufakatan jahat yang berujung tindak pidana korupsi sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Korps Adyaksa itu mulai melakukan penyelidikan meski saat ini perkara tersebut masih dibahas oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Maroef Sjamsoeddin dan Menteri ESDM Sudirman Said telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Handphone (HP) milik Maroef yang digunakan untuk merekam pembicaraan dirinya bersama Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid,  kini telah disimpan dan dijadikan alat bukti oleh Kejaksaan Agung.
Dengan kaburnya Reza Chalid keluar negeri, adalah suatu bukti ketakutannya karena sadar bahwa dirinya sudah kritis di ujung tanduk. Padahal dengan kaburnya Reza Chalid, sangat merugikan posisi Novanto dimata pihak penyidikan Kejaksaan, sementara banyak pihak optimis bahwa Polri akan mampu menangkap siraja minyak Petral Reza Chalid, yang sarat penyimpangan dan merugikan negara itu. *** Ardiansyah Harahap.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved