Headlines News :
Home » » Kondisi Ini Yang Membuat Setya Novanto Harus Mundur Pada Tikungan Terakhir

Kondisi Ini Yang Membuat Setya Novanto Harus Mundur Pada Tikungan Terakhir

Written By Infobreakingnews on Kamis, 17 Desember 2015 | 14.40

Jakarta, infobreakingnewsMundurnya Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR dinilai terlambat. Bahkan lebih kecut lagi karena mundunya SN dari jabatannya saat MKD hampir menjatuhkan sanksi padanya sudah terlambat, karena publik memandang bahwa SN tidak merasa bertindak tidak etis dan justru Partai Golkar ingin membentengi dan melindunginya,
Keadaan yang semakin terjepit itulah, menurut banyak pengamat, Novanto memilih mengundurkan diri ditikungan terakhir,sambil akal bulusnya tetap berjalan, sengaja pada surat pengunduran dirinya itu tidak menyebutkan kata minta maaf kepada publik atau siapapun, karena pikirnya menjaga agar jangan pihak penyidik kejagung tidak serta merta menganggapnya sudah mengakui akan perbuatan mufakat jahatnya itu.
Mundurnya Novanto bukan karena sikap legawa melainkan karena kuatnya tekanan publik serta MKD yang hampir menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan sebagai ketua DPR kepadanya.
Posisi saat itu, 10-7 untuk hakim mahkamah MKD yang memberi opsi menjatuhkan sanksi pelanggaran etika kategori sedang. MKD bisa langsung memecat SN tanpa harus melalui panel dan sidang paripurna.
Padahal sejak awal kubu Novanto sudah menunjukkan perlawanan dengan menunjuk kuasa hukum dan melakukan serangan berupa pelaporan terhadap Sudirman Said ke Bareskrim, kemudian juga melaporkan Putra Nababan, pemred Metro TV , setelah sebelumnya Nobanto membuat pembelaan dalam sidang MKD yang bersifat tertutup.
Apalagi publik sempat melihat aksi akrobatik bedogol, dimana Partai Setya Novanto, Golkar yang mengganti beberapa anggotanya di MKD demi membentengi dan menyelamatkan dirinya.
Dengan pengunduran diri SN, maka sesuai UU MD3, pergantian Ketua DPR dilakukan melalui pilihan dari dan oleh anggota DPR. Oleh karena saat ini telah terjadi pergeseran konfigurasi politik di DPR, di mana telah cairnya kelompok KIH dan KMP, maka dapat dipastikan bahwa calon ketua DPR bisa jadi dari anggota DPR yang dianggap sebagai koalisi pendukung pemerintahan.
Semua semua pihak mengerti bahwa tidak ada jaminan secara yuridis bahwa calon ketua DPR harus dari partai Golkar. Lain halnya jika UU MD3 sebelumnya yang memberi "jatah" pimpinan ke parpol sesuai perolehan kursi saat pemilu legislatif.
Imbas arus yang tak bisa terbendung dengan akal bulus apapun, kejatuhan Novanto membuat posisi Fahri Hamzah dan Fadli Zon akan semakin dibenci rakyat, karena kedua orang inilah dinilai publik memiliki andil besar terhadap Novanto yang menjadi kepala batu dan tetap sampai detik ini merasa apa yang dilakukannya tidak merasa salah, Dan itulah yang membuat mengapa tak ada kata minta maaf dalam surat pengunduran Novanto. *** Raymond Sinaga.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved