Headlines News :
Home » » Usul Revisi UU: Langkah Awal Pembubaran KPK

Usul Revisi UU: Langkah Awal Pembubaran KPK

Written By Infobreakingnews on Kamis, 08 Oktober 2015 | 12.21


Jakarta, infobreakingnews - Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh enam fraksi di DPR dinilai menjadi upaya untuk melemahkan lembaga tersebut. Selain pelemahan, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat langkah tersebut dapat menjadi awal dari pembubaran KPK.

"Bahkan, bukan hanya pelemahan, tetapi juga seperti langkah awal membubarkan KPK oleh orang-orang yang dikumpulkan partai yang khawatir terjerat KPK," ujar Abdul Fickar, pernyataan tertulis, Kamis (8/10/2015). 

Dirinya mengaku mempertanyakan beberapa poin yang akan direvisi. Ia menilai bahwa revisi tersebut dianggap memberikan wewenang lebih kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait dengan pemberantasan korupsi. Padahal tidak jarang kedua lembaga tersebut banyak menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Salah satu poin revisi yang disayangkan Fickar adalah usia KPK yang dibatasi hanya 12 tahun saja. Pembubaran KPK dengan jangka waktu tertentu itu, menurut dia, pengkhianatan terhadap komitmen bersama masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia.

"Revisi poin itu juga keliru memahami istilah ad hoc. Ad hoc itu bukan berarti sebagai waktu. Ad hoc itu melekat pada situasi dan kondisi di mana sampai saat ini korupsi masih marak di mana-mana," lanjut Fickar. 

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas, yakni dengan tidak menyetujui usulan perubahan UU KPK. 

"Jika UU ini dibahas dan diundangkan, maka sejarah akan mencatat bahwa di era Presiden Jokowi lah KPK dihabisi dan Presiden akan dianggap sebagai rezim antipemberantasan korupsi," ujarnya. 

Sebanyak enam fraksi mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015) kemarin. Keenam fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar.

Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian, antara lain, KPK diusulkan tak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar. 

Selain itu, KPK diusulkan hanya memiliki masa kerja selama 12 tahun. Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan. Ada juga usulan bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK. ***Nadya
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved