Headlines News :
Home » » Pilihlah Sesuai Bukti Nyata Yang Sudah Ada, Karena Menjelang Pilkada, Banyak Kandidat Mengumbar Jani Gombal

Pilihlah Sesuai Bukti Nyata Yang Sudah Ada, Karena Menjelang Pilkada, Banyak Kandidat Mengumbar Jani Gombal

Written By Infobreakingnews on Selasa, 13 Oktober 2015 | 11.20

Jakarta, infobreakingnews - Janji manis surga untuk menaikan upah kerja dan sejenisnya, menjadi salah satu hal yang paling banyak dikampanyekan oleh calon kepala daerah yang mau ikut Pilkada Desember tahun ini. Berbagai cara yang dikemas secara variatif oleh para kandidat , semata mata hanya bertujuan merayu orang untuk memilih sang kandidat yang bermulut manis, pafahal nantinya jika sudah terpilih menjadi kepala daerah, janji tersebut langsung terlupakan karena banyaknya koordinasi kepada banyak pihak termasuk kepada partai politik yang mengusungnya.
Itu sebabnya sudah banyak paakar ekonom memberikan solusi agar Formula pengupahan perlu segera ditetapkan secara nasional, agar kebijakan ini tidak dipolitisasi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang. Banyak calon kepala daerah menjanjikan kenaikan upah 25-30 persen untuk menarik suara pekerja, padahal hal ini akan mengancam kelangsungan industri, terutama yang padat karya dan usaha kecil-menengah (UKM). Apalagi, saat ini sudah banyak industri terpaksa melakukan PHK, akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dan naiknya biaya bahan baku seiring lonjakan kurs dolar AS.
Upah jangan sampai naik terlalu tajam karena bisa mematikan perusahaan sehingga PHK bertambah. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, kenaikan upah sebaiknya sekitar 3 persen dari tingkat inflasi. Jadi, jika inflasi tahun ini sekitar 4 persen, upah bisa naik 7-8 persen.
Penetapan upah di Tanah Air ini perlu mempertimbangkan dua sisi kepentingan. Dari sisi kebutuhan hidup minimum, upah buruh memang agak rendah. Namun, upah yang naik terlalu tinggi tidak seimbang jika dibandingkan dengan produktivitas yang rendah.
Penetapan upah juga harus mempertimbangkan perlunya pengembangan industri nasional untuk mengurangi jumlah penganggur, yang naik dari 7,15 juta pada Februari 2014 menjadi 7,45 juta Februari tahun ini. Selain itu, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang memiliki jaminan pengupahan lebih baik ketimbang sektor informal. Berdasarkan data BPS, dari total pekerja di Indonesia 120,85 juta per Februari 2015, baru 42,06 persen atau 50,8 juta yang bekerja di sektor formal, sedangkan 57,94 persen atau 70 juta bekerja di sektor informal.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, perlu ada sentralisasi masalah pengupahan dan pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah pusat agar kebijakan ini lebih efektif. “Jika pemerintah pusat akan mengambil alih kebijakan pengupahan, UU yang mengatur otonomi daerah harus diamendemen terlebih dulu, yakni UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jadi, nantinya, ada lex specialis dari UU otonomi daerah untuk melengkapi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya masalah pengupahan dan pengawasan ketenagakerjaan. Baru setelah itu kebijakan pengupahan bisa dipegang pemerintah pusat,” katanya kepada Investor Daily secara terpisah, Sabtu (10/10).
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Andriani mengatakan, aturan mengenai sistem pengupahan sedang disiapkan pemerintah. Ketentuan ini akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Soal pengupahan itu, sabar saja. Pak Jokowi segera mengumumkan,” kata dia ketika dihubungiInvestor Daily, Jakarta, Senin (12/10) malam.
Sementara itu, Ketua Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan sebelumnya, tuntutan buruh terkait dengan kenaikan upah minimum sebesar 30 persen terlalu tinggi. Menurut dia, kenaikan 8-10 persen sudah cukup baik.
Jangan Jadi Komoditas Politik
Lebih jauh, Timboel mengatakan, adanya kebijakan terpusat diyakini dapat meminimalkan pemanfaatan isu upah pekerja untuk komoditas politik saat kampanye pemilihan kepala daerah. “Upah pekerja ini sering dijadikan komoditas politik untuk mendulang suara oleh para calon kepala daerah, khususnya incumbent. Padahal, upah ini kan seharusnya tidak boleh dipolitisasi,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menambahkan, adanya benchmark kenaikan upah buruh yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat ke daerah dapat mencegah penggunaan isu upah buruh untuk komoditas politik. Pemerintah pusat perlu memformulasikan kenaikan upah yang baku yang bisa diterapkan di daerah-daerah.
Pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan, kenaikan upah setiap lima tahun juga perlu dilakukan untuk menjaga iklim bisnis di Tanah Air. Hal ini bisa memberikan kepastian bagi pekerja, dunia usaha, dan pemerintah.
Dia menuturkan, kenaikan upah pekerja -- sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan -- harus mempertimbangkan tiga hal, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas pekerja. Untuk itu, kata dia, perlu disepakati berapa bobot ketiga komponen tadi terhadap kenaikan upah. Sebagai contoh, bobot KHL terhadap kenaikan upah mencapai 50 persen, produktivitas pekerja 30 persen, dan pertumbuhan ekonomi 20 persen, atau porsinya bisa 60 persen:20 persen:20 persen.
“Jadi, umpamanya, untuk tahun ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi yang dikaitkan dengan KHL juga 5 persen, pertumbuhan upah bisa sekitar 6,5 persen. Dan dihitung juga perkiraan kenaikan 2016, 2017, dan seterusnya. Yang jelas, dengan kebijakan penetapan lima tahunan ini, nanti tidak perlu ada perundingan-perundingan tiap tahun lagi,” ujar Payaman.
Dia menambahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi dasar bagi penentuan upah, khususnya penetapan KHL yang dikaitkan dengan laju inflasi. Data statistik akan menjadi bahan bagi dewan pengupahan daerah (DPH) untuk menentukan KHL daerah yang bersangkutan.
“Pemerintah pusat nantinya perlu berperan untuk memberikan patokan yang jelas mengenai kenaikan upah. Selanjutnya, daerah yang akan mengimplementasikan formula pengupahan tersebut. Dewan pengupahan daerah perlu berperan, mengingat karakteristik daerah yang berbeda-beda, seperti KHL di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan sangat berbeda,” ujar dia.
Payaman juga mengungkapkan, di tengah kelesuan ekonomi nasional saat ini, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia juga memburuk, yang ditandai dengan angka pengangguran tinggi. Kondisi pasar tenaga kerja yang over supply tersebut juga dibarengi rendahnya tingkat upah. Namun demikian, lanjut dia, pihak pekerja tidak bisa menuntut terlalu banyak ke pengusaha, karena kondisi dunia usaha juga tidak baik. Saat ini, lanjut dia, kedua belah pihak harus berupaya menjaga keberlangsungan bisnis agar mereka bisa sama-sama survive.
Enny Sri Hartati mengungkapkan, penentuan kenaikan upah tidak terlepas dari penetapan KHL yang merupakan komponen utama upah. Menurut dia, benchmark KHL setiap lima tahun diharapkan bisa meredam gejolak sehingga ada kepastian baik bagi kalangan pekerja, pengusaha maupun pemerintah. “Setiap tahun kenaikan upah itu ya berkutat masalah KHL. Penentuan KHL riweuh, jadi ya bagus kalau ada benchmark-nya untuk lima tahun,” ujar dia.
Dengan adanya benchmark yang jelas, setiap tahunnya kenaikan upah tinggal disesuaikan dengan tingkat inflasi dan produktivitas pekerja. Hal itu diyakini akan memberikan kepastian bagi pengusaha dan investor yang selama ini sulit menentukan business plan terkait beban gaji pekerja mereka.
Timboel Siregar menghitung, apabila upah pekerja setiap tahun naik 5 persen, pengusaha secara kumulatif menaikkan upah 35 persen setiap lima tahun. “Saya menduga, selama ini, banyak kalangan salah menangkap soal isu kenaikan upah setiap lima tahun. Penetapan yang dimaksud adalah peninjuan KHL. KHL yang notabene merupakan salah satu unsur pokok dalam penetapan upah pekerja perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada setiap lima tahun,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak mencantumkan komponen KHL sebanyak 48 item. Selanjutnya, melalui Permenaker No 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, komponen KHL dinaikan jadi 60 item.
“Pekerja selama ini hanya meminta agar upah riil mereka tidak turun, sehingga mereka tetap memiliki daya beli. Daya beli pekerja yang terjaga akan berdampak positif bagi dunia usaha, yakni untuk menyerap produksi mereka. Pada gilirannya, hal itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang notabene masih banyak dikontribusi dari belanja konsumsi rumah tangga,” tuturnya.
Apapaun itu, masyarakat diharap berpikir bijak, agar jangan terbujuk rayu dengan mulut manis gombal padahal sesungguhnya orang yang suka mengumbar janji itu, seringkali berpotensi besar menyalah gunakan wewangnya lalu menjadi perampok uang rakyat lewat gaya pintar mengkorupsi uang APBD. *** Any Christmiaty.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved