Headlines News :
Home » » Bagir Manan : Kasus BW Tidak Bisa Dihentikan

Bagir Manan : Kasus BW Tidak Bisa Dihentikan

Written By Infobreakingnews on Senin, 05 Oktober 2015 | 21.31

Jakarta, infobreakingnews - Terkait belakangan banyak pihak yang berharap perkara yang menimpa BW agar dihentikan (deponir), mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, menyatakan perkara yang menjerat Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto (BW), tak dapat dihentikan di tengah jalan.
Hal ini disebabkan perkara dugaan menyuruh orang memberi kesaksian palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK yang menjerat BW, sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan.
"Kalau (kasus Bambang Widjojanto) sudah penuntutan, sulit dihentikan dalam prosedur hukum acara," kata Bagir usai mengikuti diskusi penyusunan rencana strategis (Renstra) KPK tahun 2015-2019 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/10).
Bagir Manan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers menyatakan, dengan status perkara yang sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan, seorang Presiden Joko Widodo pun tidak dapat menghentikan kasus BW.
Sementara untuk melakukan deponeering, Jaksa Agung harus menjelaskan kepentingan umum yang dapat terganggu jika kasus BW tetap dilanjutkan. "Kalau deponeering, harus ditunjukkan kepentingan umumnya apa, sehingga Jaksa Agung bisa menunjukkan itu. Tidak hanya karena sentimen," katanya.
Meski demikian, Bagir Manan mengungkapkan, ada satu cara jika kasus tersebut ingin dihentikan. Kejaksaan, kata Bagir Manan, dapat mengembalikan berkas kepada pihak kepolisian dengan alasan belum lengkap.
Cara ini dapat dijalankan selama pihak kepolisian tidak mampu melengkapi berkas tersebut. "Jaksa dapat tidak meneruskan penuntutan dengan mengembalikan lagi ke Kepolisian dengan cara bahwa ini belum lengkap," katanya.
Sementara itu, mantan Jaksa Agung Basrief Arief mengungkapkan, Jaksa Penuntut dapat menerbitkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) untuk menghentikan perkara BW.
Penerbitan SKPP diatur dalam Pasal 139 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang menyebut penuntut umum menentukan suatu berkas perkara dilimpahkan atau tidak ke pengadilan.
Bahkan, kata Basrief, penerbitan SKPP tidak perlu melalui gelar perkara bersama, karena mutlak kewenangan penuntut umum. "Saya kira masih bisa kalau melihat Pasal 139 KUHAP, dibuka SKPP kerja sama, mungkin itu bisa lebih," katanya.
Basrief mengatakan, berdasar pengalamannya, kasus dugaan menyuruh seseorang bersaksi palsu seperti yang menjerat BW seharusnya didahului dengan penetapan hakim yang menyatakan adanya keterangan palsu yang disampaikan saksi.
Meski demikian, Basrief mengaku tak mengetahui secara detail perkara yang menjerat BW. Untuk itu, Basrief menyerahkan kepada Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tersebut.
"Secara praktisi dulu yang saya pikirkan, kasus BW kan terkait Pasal 242 (KUHP). Kalau pengalaman saya dulu di pidana, harus ada hakim mengatakan itu adalah keterangan palsu, pada saat itulah dilakukan gugatan. Tapi, sekarang saya tidak baca BAP (Berita Acara Pemeriksaan)-nya. Kita lihat sajalah bagaimana nanti Kejaksaan Agung menyelesaikannya," kata Basrief.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas perkara BW kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (18/9) lalu. Dengan demikian, perkara dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK tersebut akan mulai disidangkan dalam waktu dekat.
Beberapa minggu kedepan perkara BW sudah bisa digelar persidangannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dan diperkirakan sidang perkara BW ini akan banyak mendapat perhatian dari media dalam dan luar negeri, namun semua pihak sudah bisa menduga kalau persoalan BW ini jauh lebih enteng ketimbang kasus hukum yang menimpa Abraham Samad yang saat ini juga sudah akan digelar persidangannya. *** Emil Fosters.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved