Headlines News :
Home » » Target Memenjarakan Dirut Pelindo II RJ Lino

Target Memenjarakan Dirut Pelindo II RJ Lino

Written By Infobreakingnews on Selasa, 22 September 2015 | 10.05

Rizal Ramli Sang Rajawali Ngepret
Jakarta, infobreakingnews - Tampaknya kasus Pelindo II yang sarat dengan berbagai bentuk penyimpangan hukum, semakin terkuak akibat sikap RJ.Lino sebagai dirut Pelindo II yang dirasa selama ini kebal hukum dan nyaris tak bisa disentuh oleh aparat karena diduga keras adanya dukungan dari oknum penguasa yang memiliki kpentingan dalam bisnis terkait jasa pelabuhan.
Salah satu persoalan yang paling dirasa berat bagi banyak pihak pegusaha yang semakin terpuruk karena indikasi usaha monopoli yang berkaitan dengan kebijakan Lino kepada swasta asing.
Contohnya soal perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH) ‎selama 20 tahun (2019-2039) oleh Pelindo II telah menimbulkan polemik. Tidak ‎hanya dari sisi dugaan pelanggaran hukum (UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran) namun juga prosesnya yang dianggap tidak transparan.
Untuk itu, hari ini Selasa, (22/9/2015) para pekerja JICT akan mengadukan Dirut Pelindo II RJ Lino ke KPK terkait dugaan korupsi perpanjangan konsesi JICT yang melibatkan HPH dan Pelindo II," ujar Ketua Serikat Pekerjaa JICT Nova Hakim di Jakarta.
Menurut dia, ada dugaan pelanggaran menyangkut perpanjangan konsesi itu karena tidak ditender terbuka dan harga penjualan JICT pada 2015 hanya US$ 215 juta atau lebih rendah dari 1999 saat pertama kali diprivatisasi yakni US$ 243 juta.
Pantauan dilapangan terlihat SP JICT akan diterima oleh pihak Pimpinan KPK menjelang siang ini.
Sebelumnya pada pekan lalu, Ketua Komisi VI‎ DPR Hafisz Tohir‎ juga menyatakan perpanjangan konsesi itu patut diduga melanggar UU Nomoor 17/ 2008 tentang Pelayaran. Proses perpanjangan dinilai mengabaikan otoritas pemerintah di pelabuhan sebagai regulator sebelum memberi konsesi kepada HPH.
Dia mengutip pasal 82 UU itu dan ketentuan peralihan Pasal 344 yang menyebutkan, dalam perpanjangan konsesi dengan swasta atau asing, PT Pelindo II harus membuat kontrak dengan pemerintah melalui otoritas pelabuhan. Setelah itu, Pelindo baru bisa memperpanjang konsesi perpanjangn kontrak JICT.
"Bila terbukti kebijakan Pelindo memperpanjang konsesi JICT itu melanggar UU termasuk PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan maka Komisi VI merekomendasikan kebijakan ini untuk dibatalkan," kata Tohir kepada infobreakingnews.com, saat dimintai klarifikasinya.
Banyak pengamat menilai kalau saja Kapolri tidak menggantikan Komjen Buwas yang sedang hotnya menggasak kasus Pelindo II bahkan rencananya Buwas akan secpatnya menjadikan Lino sebagai tersangka setelah pihak Bareskrim ketika dipimpin Buwas melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti, mustinya hari ini Lino sudah mendekam di penjara Mabes Polri.
Syukurnya walau Buwas cepat digeser ke BNN, tapi justru muncul sang Rajawali ngepret Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang geram terhadap prilkau Lino yang dinilai Rizal mendapat dukungan dari wapres JK, hingga memunculkan konflik keras antara Rizal dan JK yang sampai saat ini dalam situasi perang dingin. Rakyat sedang merindukan sosok seperti Rizal Ramli yang sejak dulu tetap konsisten dengan sikap ngepretnya tanpa pandang bulu. *** Dani Setiawan.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved