Headlines News :
Home » » Masinton Siap Menghadapi Laporan RJ Lino Ke Bareskrim

Masinton Siap Menghadapi Laporan RJ Lino Ke Bareskrim

Written By Infobreakingnews on Rabu, 30 September 2015 | 18.16

Masinton Pasaribu
Jakarta, infobreakingnews - Babak baru kasus Lino yang kini sedang menjadi buah bibir negatip dan target aparat hukum, muncul sebagai pelengkap penderita seakan ingin pembenaran dalam ketehgaran tengkuk Lino yang merasa sedang dibela oleh penguasa, namun diyakini sebentar lagi akan berakhir didalam penjara.
Dengan mencoba mengalihkan perhatian publik melaporkan Masinton Pasaribu, anggota Komisi III ke Bareskrim Polri, dimana  politisi FPDIP itu resmi dilaporkan oleh kuasa hukum Lino, yang juga menyatakan dirinya sebagai jubir Pelindo II, Frederich Yunadi dengan  laporan pada 23 September 2015 nomor laporan TBL/679/IX/2015/Bareskrim.
Inti laporan adalah Masinton diduga memberikan keterangan palsu kepada media sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP. Yakni saat Masinton menuding jika Lino memberikan gratifikasi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan lalu bahkan kemudian melaporkan hal ini ke KPK.
"Beliau adalah anggota dewan dimana setiap warga negara memang berhak melaporkan ke penegak hukum. Tapi laporan tidak benar itu mengakibatkan pencemaran nama baik," kata Yunadi dikantornya di Jakarta Selatan, Rabu (30/9).
Padahal, menurut Yunadi, Lino tidak memberikan gratifikasi kepada Rini sebagaimana tudingan Masinton. Alasannya karena perabot rumah tangga di rumah dinas Rini hanya bersifat pinjaman mengingat rumah dinas itu kosong karena tak ditinggali menteri BUMN sebelumnya.
"Saudara M mengatakan ada gratifikasi ke ibu Menteri BUMN. Sedangkan beliau tidak mengerti gratifikasi itu apa, gratifikasi itu memberi sesuatu untuk pribadi. Furniture rumah dinas ibu menteri dipinjamkan itu bukan gratifikasi," kata Yunadi kepada sejumlah media
Buktinya semua barang yang dipinjamkan ke rumah dinas Rini juga memiliki kode kepemilikan PT. Pelindo II artinya proses itu bukanlah proses tertutup dan tersembunyi.
Banyak pemerhati dan pakar hukum menilai kebijakan itupun menyimpang karena sumpah jabatan yang telah mengikat keseluruhan arti pemberian yang buntutnya sebagai pinjaman kepada seorang menteri.Sebab semua fasilitas seorang menteri kabinet sudah lebih dari cukup diberikan oleh negara, sehingga pihak lain apalagi badan usaha plat merah yang dibawah jajarannya jelas menyimpang karena faktor adanya kuat dugaan bermain.
Sememtara Masinton sendiri hanya tertawa dan menyatakan siap berhadapan dengan pihak pengacara Lino, karena bukti awal gratifikasi kepada pejabat setingkat menteri diatas cukup telak bagi aparat hukum untuk memeriksa Lino. *** Johanda Sianturi.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved