Headlines News :
Home » » Aparat Hukum Harus Libas PT.Omni Sarana Cipta Biang Kerok Mafia TKI

Aparat Hukum Harus Libas PT.Omni Sarana Cipta Biang Kerok Mafia TKI

Written By Emil Foster Simatupang on Jumat, 11 September 2015 | 08.47

Kuala Lumpur, infobreakingnews - Sampai dengan usia Republik ini sudah melewati 70 Tahun merdeka lepas dari kaki tangan penjajah, nyatanya nasib Tenaka Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri masih sangat memprihatinkan, akibat tidak berdayanya para penguasa dinegeri ini karena nyatanya tidak pernah serius memperbaiki apalagi memperjuangankan nasib rakyatnya sendiri.

Dari catatan Badan Statistik terakhir ada sekitar satu juta lebih TKI kita yang berda dinegeri jiran Malaysia yang sampai saat ini masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia walau sudah sekian banyak peristiwa menyedihkan yang menimpah rakyat kecil kita yang terpaksa harus mencari nafkah dan bekerja di Malaysia.

Dari catatan media, saat Presiden SBY memerintah sudah cukup banyak instruksinya kepada jajaran terkait agar bisa menyelesaikan persoalan TKI yang terbilang cukup komplkes, namun sepertinya hanya panas-panas taik kucing saja, karena nyatanya semakin kemari nasib TKI menjadi sapi perahan banyak pihak dan semakin terbiarkan.

Dan kini mulai terungkap bahwa satu dari sekian persoalan yang paling memberatkan nasib TKI di Malaysia, adalah keberadaan PT.Omni Sarana Cipta (OSC) yang merupakan perusahaan penuh mysterius karena sangat jelas diketahui memeras TKI dengan mematok biaya pengurusan Visa bagi TKI sebesar hampir satu juta rupiah, padahal secara resmi biaya yang telah ditetapkan antar kedua Negara hanya sebesar Rp 55.000, sehingga kelebihan biaya Visa yang dilakukan oleh PT Omni merupkan pembangkangan hukum dan lebih parah lagi karena legal perusahaan PT.Omni tidak tercatat sebagai mitra bisnis rekanan bagi Kemenaker RI.

Nasib rakyat kecil yang sebagai TKI diluar negeri sudah ribuan kasus menjadi keprihatinan anak bangsa, namun jajaran terkait yang mengurusi masalaha TKI masih saja terus jalan ditempat, padahal inilah point cemerlang untuk target Nawacita Mulia dari Presiden Rakyat yang berwajah ndeso Joko Widodo yang sesungguhnya sangat anti terhadap pemerasan terhadap rakyat kecil.

Boleh jadi sampai dfengan berita ini ditayangkan Presiden Joko Widodo belum mendapat kejelasan tentang keberadaan PT. Omni yang selama ini menganggap diirinya penuh berkuasa atas biaya Visa TKI atau memang terlalu banyak jajaran dibawahnya yang mendapat aliran adana haram secara rutin dari PT. Omni yang memeras TKI kita.

Pembiaran ini dianggap merupakan tamparan keras bagi kedaulatan Indonesia, padahal tidak kurang protes yang sudah dilayangkan keberbagai pihak namun tidak mendapat rsepons karena PT. Omni merasa yakinj uang haram yang dibagikannya kepada oknum yang selama ini bertopeng dibalik instansi terkait itu sangat mampu membungkam mulut para penjahat yang menikmati keringat asin dan darah rakyat miskin para TKI yang penuh derita.


Padahal sebelumnya surat protes sudah dilayangkan kepada kemenakedan isntasi terkait diantaranya

1. Surat Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasifik No.009/DPP-AJASPAC/IX/2014 tanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia perihal Keberatan atas kerjasama Bestinet Sdn Bhd dan HIPTEK dan proses FWCMS oleh Bestinet yang bertanda tangan Ketua ISMAIL SUMARJO . 

2. Surat Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasifik  no: 016/DPP-AJASPAC/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditujukan kepada Presiden PIKAP Bpk Dato Raja Zulkepley Dahalan, Perihal Mohon disampaikan Protes ini Kepada Yang Mulia Dato Tan Sri Najib Perdana Menteri Kerajaan Malaysia yang bertanda tangan ketua AJASPAC  ISMAIL SUMARJO. 

3.Surat PT Dian Yogja Perdana tanggal 23 januari 2015 yang ditujukan kepada Menteri Tenaga KerjA Republik Indonesia perihal Pelaksanaan kadar bayaran baru untuk proses permohonan visa ke Malaysia proses biaya visa yang dilakukan oleh PT Omni Sarana Cipta sebesar Rp.882000/ tki . 

4 Surat  BRT LAW  OFFICE  sebgai kuasa hukum Asosiasi PerkumpulanPengusaha Pelaksana Penempatan TKI ( INAMAS ) tanggal 18 maret 2015 perihal Permohonan Klarifikasi yang keberatan biaya proses visa dikedutaan Malaysia sebesar Rp 882.000/tki  Dengan demikian dari ke empat surat keberatan/protes tersebut tidak pernah mendapatkan respons dari kementrian Tenaga Kerja cq Dirjen Binapenta yang di jabat oleh Dr.Dra Reyna Usman.M.M. 

Selanjutnya pada tgl 27 mei2015 dengan surat no B.853/PPTK-TKLN/V/2015 surat ditujukan kepada semua Direktur Utama PPTKIS ( wilayah ASIA Pasifik ) yang bertanda tangan Dirjen Binapenta sdr DR.Dra Reyna Usman.M.M dimana isi surat menyatakan bahwa Pihak Malaysia belum dapat memberikan keputusan apapun terkait  dengan berbagai hal yang menjadi perhatian/usulan Pemerintah Indonesia karena harus disampaikan dalam sidang kabinet mereka, 

Sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan biaya pengurusan visa bagi TKI diminta kepada seluruh PPTKIS yang melakukan penempatan tki ke Malaysia agar MEMBEBANKAN SELURUH BIAYA DALAM PENGURUSAN VISA KEPADA PENGGUNA. DENGAN DEMIKIAN  sudah terlihat bahwa PEMBIARAN  tersebut karena surat protes/keberatan hampir 6 bulan baru dibalas itupun setelah ditanyakan oleh DPR komisi IX pada waktu RDP antara  komisi IX dengan kemenaker dan BNP2TKI tnggal 25 mei 2015

Besarnya biaya jasa dari PT OSC yang terkumpul dengan penempatan TKI khusus ke Malaysia dari 1 januari s/d 30 juni 2015 sebanyak 49340 TKI dan dari tanggal 1 januari s/d 31 juli sebanyak 59090 TKI sehingga uang jasa yang terkumpul dari 1januari s/d30 juni 2015 sebesar Rp 36,63 Milyar  dan dari 1 januari s/d 31 juli sebesar Rp 43,87Milyar 

Sebetulnya dari jejak otentik ini saja sudah cukup bagi instansi hukum terkait apalagi seperti pihak Bareskrim Polri untuk melacak kejahatan yang selama ini terus berlangsung melebihi kejahatan teroris yang mengangkangi semua produk hukum yang ada.

Apalagi jika pihak KPK mau bergerak dan membongkar kasus kejahatan terhadap TKI ini yang pasti melibatkan banyak oknum PNS diberbagai instansi terkait, sebagaimana kasus Pelindo II yang tak putus mata rantai mengalirnya sejumlah uang haram yang kontiniu.


Padahal DIKETEHUI BAHWA dalam penempatan TKI keluar negeri yang berlaku adalah Undang-undang no 39 th 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tentang biaya proses visa di kedutaan Malaysia bahwa biaya penempatan tki harus berdasarkan kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja sesuai pasal 76 ayat (2) dan mengenai Kesehatan sesuai dengan pasal 49 ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden JADI DALAM HAL PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI UNTUK MASA PRA PENEMPATAN NEGARA PENEMPATAN ( NEGARA PENERIMA TKI)TIDAK DAPAT MENGATUR PROSES TERSEBUT 

Sehingga apa yg dilakukan oleh PT OSC bekerja sama dengan PT swasta luar negeri dan Bestinet sangat jelas  melanggar kedaulatan hukum NKRI dan mengapa selama ini kemenaker melakukan pembiaran selama hampir 8 bulan sampai dengan Agustus 2015 karena babak berikutnya setelah biaya Visa yang jelas merupakan pelanggaran hukum itu selanjutnya para TKI harus juga mengeluarkan dana untuk mengurus surat keterangan kesehatan yang juga dimainkan oleh oknum terkait.

Masih adakah orang hebat yang komit membela nasib rakyat kecilnya yang lama tertindas dan diperas seperti Menko Kemaritiman Rizal Ramli , iklhas dan terpanggil hatinya berani mengganyang habis kasus PT Omni yang sesungguhnya adalah gudangnya mafia TKI kita. *** Faradiba & Emil Foster Simatupang.







Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved