Headlines News :
Home » » Presiden Terbitkan Perpres Baru Terkait Misi Pemeliharaan Perdamaian

Presiden Terbitkan Perpres Baru Terkait Misi Pemeliharaan Perdamaian

Written By Infobreakingnews on Selasa, 25 Agustus 2015 | 08.49

Jakarta, infobreakingnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. Perpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Berdasarkan Perpres 86/2015, pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Dewan Keamanan, organisasi internasional, dan organisasi regional.
“Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan standar PBB, organisasi internasional, atau organisasi regional,” demikian bunyi Pasal 3 Perpres yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 3 Juli lalu.
Berdasarkan berita di laman resmi Sekretariat Kabinet, pengiriman personel misi pemeliharaan perdamaian dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan harus ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.
Adapun pengiriman personel secara perorangan untuk suatu misi pemeliharaan perdamaian, termasuk yang menduduki posisi staf, pakar militer, pejabat, polisi perorangan, penasihat polisi, dan pakar sipil dilakukan sesuai rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian dan menjadi keputusan lembaga atau pimpinan lembaga terkait.
Perpres 86/2015 juga menyatakan bahwa pelaksanaan pengiriman misi pemeliharaan perdamaian wajib memperhatikan faktor lain seperti kepentingan nasional dan pertimbangan politis.
Pertimbangan lainnya adalah prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB, yang meliputi persetujuan para pihak yang bertikai, ketidakberpihakan, dan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat. Faktor keamanan dan keselamatan personel serta ketersediaan dukungan personel, materiil, peralatan, dan pendanaan menjadi pertimbangan dalam pengiriman misi pemeliharaan perdamaian.
Perpres 86/2015 juga menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat menarik personel dari misi pemeliharaan perdamaian apabila terjadi perubahan mandat PBB, organisasi internasional, atau organisasi regional yang bertentangan dengan ketentuan serta perubahan situasi politik dan keamanan di daerah misi dan adanya kebutuhan di dalam negeri.
Di sisi lain, penarikan personel perorangan ditetapkan dan dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Sedangkan pendanaan yang diperlukan untuk misi pemeliharaan perdamaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan PBB. Pendanaan APBN dibebankan pada anggaran kementerian/ lembaga terkait untuk membiayai penyiapan personel, pengadaan atau pembelian peralatan dan perlengkapan personel, peningkatan kapasitas dan peningkatan spesifikasi teknis peralatan perlengkapan personel, serta penarikan personel dari misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Sedangkan pendanaan yang ditanggung PBB adalah pengiriman personel dan peralatan, operasioal, perawatan personel, pemeliharaan peralatan, pemulangan personel dan peralatan serta penambahan atau penguatan personel dan peralatan pada misi yang sedang berjalan.
Apabila pendanaan yang dibebankan pada PBB belum tersedia, dapat terlebih dulu dipenuhi dari APBN, yang harus dikembalikan dengan disetorkan ke kas negara paling lambat 30 hari setelah pembayaran dilakukan PBB, pada akhir misi perdamaian. ***Candra Ha Wibawanti
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved