Headlines News :
Home » » Gebrakan Pertama Rizal Ramli Rebut Kedaulatan Wilayah Batas

Gebrakan Pertama Rizal Ramli Rebut Kedaulatan Wilayah Batas

Written By Emil Foster Simatupang on Kamis, 13 Agustus 2015 | 17.24

Jakarta, infobreakingnews - Setelah dilantik hari ini langsung Menko Maritim Rizal Ramli memerintahkan jajarannya agar merebut kedaulatan udara NKRI, yaitu sekitar Kepulauan Natura yang selama ini dikuasai Singapura dan Malaysia.
"Negara dan bangsa besar seperti Indonesia harus berdaulat penuh atas tanah, udara, dan laut. Maka kita harus segera kuasai Sektor ABC (Kepulauan Natura)," tegas Rizal, Rabu (12/8).
Menko Maritim membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.
Sesepuh aktivis mahasiswa Instutut Teknologi Bandung (ITB) Bandung ini, mengakui, ironi menyedihkan, Presiden RI mau ke Batam saja, harus minta izin ke Air Traffic Control (ATC) Singapura. Padahal mau ke negeri sendiri.
"Saya tidak akan lagi membiarkan wilayah udara NKRI dikendalikan asing. Kalau peralatan kita belum siap, segera benahi manajemen Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang lebih dikenal sebagai Air Nav Indonesia (Air Nav)," tandas Rizal.
Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini memahami, ketika negara-negara Asia Tenggara bersidang untuk mengatur navigasi udara pada tahun 1946, Indonesia belum mampu mengirim utusan. Namun di zaman sekarang ini, Indonesia sudah dan harus mampu mengatur navigasi udara sendiri.
Singapura dimungkinkan mengelola navigasi udara sekitar Kepulauan Natura, dengan Flight Information Region (FIR), penguasaan udara oleh suatu negara meskipun bukan wilayahnya sendiri. Indonesia yang sebentar lagi merayakan hari kemerdekaan ke 70 hingga saat ini belum sepenuhnya menguasai ruang udaranya.
Pengaturan ATS Batam oleh Singapura merujuk pada perjanjian pendelegasian Flight Information Region (FIR) pada 1995 yang dievaluasi pada 2003 dan selanjutnya dievaluasi kembali pada 2013. Pendelegasian itu diatur melalui Keppres No 7/1996.
"Saya tidak mau lagi membahas kesulitan kita dalam merebut kedaulatan udara. Kita harus mempunyai road map yang jelas, kapan batas waktu kita untuk merebut, apa yang harus disiapkan, segera laksanakan," tegasnya.
Rizal yang selama ini dikenal sebagai aktivis vocal dan memiliki prinsip, tak akan membiarkan negara tetangga terus menerus merangsak wilayah bahkan beberapa produk daerah seperti tenunan batik dan hal lainnya diakui oleh bangsa lain sebagai miliknya.*** Any Christmiaty.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved