Headlines News :
Home » » Aparat Hukum Mustinya Cepat Menahan Fuad Lubis Biang Kerok Kasus Suap Hakim PTUN MEDAN

Aparat Hukum Mustinya Cepat Menahan Fuad Lubis Biang Kerok Kasus Suap Hakim PTUN MEDAN

Written By Infobreakingnews on Sabtu, 01 Agustus 2015 | 08.31

Ahamd Fuad Lubis

Jakarta, infobreakingnews -  Kini jalan untuk membuka sejumlah kasus korupsi dan sejumlah penyimpangan ditubuh Gubernuran dan jajarannya mulai terbuka lebar, karena sesungguhnya terlalu banyak yang ditutupi sehingga pihak Pemprop berani menggugat ke PTUN prihal penyidikan yang dilakukan pihak kejaksaan.
Terkait dengan kasus diatas, Tim kuasa hukum advokat kondang, Otto Cornelis (OC) Kaligis, naik pitam saat disinggung mengenai adanya pertemuan yang dilakukan di sebuah rumah makan di Medan, antara anak buah mantan Ketua Mahkamah Partai NasDem itu, M Yagari Bhastara atau Garry, dan Kabiro Keuangan Pemprov Sumatera Utara, Ahmad Fuad Lubis.
Dalam pertemuan dimaksud, Garry disebut menyerahkan dan meminta Ahmad Fuad menandatangani dokumen yang berisi surat kuasa kepada Garry dan Kaligis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan atas surat perintah penyelidikan (sprinlidik) Kejaksaan Agung. Gugatan ini berujung pemberian uang suap oleh Garry kepada Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan.
Dengan nada tinggi, salah seorang Kuasa Hukum Kaligis, Johnson Panjaitan meminta awak media untuk mengonfirmasi mengenai pertemuan tersebut kepada Garry. "Tanya sama Garry, tanya ke Garry. Tanya Garry," kata Johnson di gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/7).
Nada tinggi Johnson tak mereda saat awak media kembali mengonfirmasi pertemuan tersebut. Padahal, Garry hadir dalam pertemuan itu, dalam kapasitasnya sebagai advokat di Kantor OC Kaligis & Associates. "Kamu kok pertanyaannya pertemuan rumah makan, pertemuan banyakkok, yang ditanya cuma pertemuan rumah makan," ujar Johnson.
Johnson kukuh enggan berkomentar saat disinggung pertemuan di rumah makan itu yang disebut-sebut diinisiasi oleh OC Kaligis. Berbagai pernyataan terkait pertemuan dan gugatan ke PTUN yang berujung pada dugaan penyuapan, kata Johnson, sebaiknya dituangkan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) agar kasus ini segera rampung dan dilimpahkan ke pengadilan.
"Anda ini wartawan atau hakim sebenarnya. Sorry, saya pengacara sudah lama, saya tidak pernah begini komunikasinya sama wartawan yah. Saya tidak pernah begini. Maksud kalian apa. Mana saya tahu, (Kaligis) diperiksa juga belum. Tinggal Garry saja tuangkan di BAP-nya biar cepat-cepat berkas dibawa ke pengadilan. Jangan setengah-setengah cerita sama KPK, terus kalian konfirmasi, ini kan pengadilan di luar pengadilan," kata Johnson ketus.
Nada bicara Johnson kembali meninggi saat ditanya terkait adanya dugaan Kaligis menyarankan Gatot melayangkan gugatan ke PTUN Medan. Meski demikian, Johnson mengakui, Kaligis merupakan kuasa hukum Gatot yang dikontrak sejak 2013 hingga 2018 nanti.
"Kalau Anda ngomong seperti itu, saya mau bilang Gubernur Sumatera Utara itu memang kontrak dengan kantor OC Kaligis, dari 2013 sampai 2018," kata Johnson.
Sebelumnya, seorang kolega Gatot, Mustafa membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dituturkan, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh seorang pengusaha bernama Zulkarnaen alias Zulfikar atau Zul Jenggot itu, Garry menyodorkan dokumen kepada Fuad untuk ditandatangani.
"Ya itulah yang mereka tandatangani itu, apakah itu kemudian yang mereka kan ada tanda tangan di situ," ungkap Mustafa beberapa waktu lalu. *** Bonggas Sibuea.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved