Headlines News :
Home » » Walau Kader Dan Berprestasi Jika Tida Punya Uang Tidak Mendapat Usungan Kursi Parpol

Walau Kader Dan Berprestasi Jika Tida Punya Uang Tidak Mendapat Usungan Kursi Parpol

Written By Infobreakingnews on Sabtu, 25 Juli 2015 | 09.02


Hasil pantauan dilapangan terlihat betapa banyaknya kandidat yang memiliki prestasi cemerlang dan sangat didambahkan oleh masyarakat akan terhenti langkahnya karena tidak mendapatkan kursi usungan dari parpol akibat tidak memiliki modal uang sekalipun kandidatnya hebat, bersih dan disukai rakyat bahkan mampu mensejahterakan rakyat, namun karena tidak kuat dalam soal modal uang ,walaupun kandidat itu sndiri adalah kadernya partaitidak mendapat kursi usungan dari partainya karena lebih mementingkan uang ketimbang kadernya yang hebat yang sudah ikut berjuang embesarkan partainya didaerah.
Ironisnya  sangat banyak kandidat seperti ini tidak ikut pilkada karena tidak mendapatkan kursi parpol, karena hampitr semua parpol sangat tamak dan rakus dengan uang.lalu menyingkirkan kadernya sendiri padahal sudah ikut fit proper bahkan ada parpol yang menarik bayaran puluhan juta saat mendaftar, namun harus terhent dan kecewa tidak mendapat kursi karena uangnya pas-pasan, sedangan tawaran dari andidat lain yang tidak disukai rakyat justru mendapat dukungan kursi karena memiliki kekuatan finasial.
Peneliti Lingkar Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby, mengemukakan, UU Pilkada sengaja didesain untuk meminimalisir jumlah pasangan calon yang akan maju dalam pilkada secara sistematis. Hal ini terlihat dengan dinaikannya syarat minimal dukungan partai atau koalisi partai yaitu 20 persen kursi atau 25 persen suara. Dengan begitu, jumlah calon akan berkurang.
"Rata-rata mungkin paling banyak empat pasangan calon yang mungkin muncul dari koalisi partai," kata Adjie di Jakarta, Sabtu (25/7).
Kondisi ini, jelas dia, juga ditambah dengan jumlah partai di pemilu 2014 yang hanya 12 partai, akibat electoral threshold, dan ketatnya persyaratan partai dalam undang-undang partai. Selain itu, UU tersebut juga mengatur tentang kenaikan syarat dukungan calon independen dan proses verikasi aktualnya yang memberatkan.
"Dengan dua poin itu, rata-rata jumlah pasangan calon di pilkada Desember nanti dimungkinkan lebih sedikit dibanding pilkada lima tahun sebelumnya," tuturnya.
Pihaknya juga melihat ada fenomena menarik yang mungkin muncul di Pilkada Serentak pada Desember 2015 nanti, yaitu rata-rata calon yang bertarung di pilkada bukan hanya calon yang kuat secara elektbalitas saja, tapi juga calon yang kuat secara finansial.
Hal ini, lanjut dia, diakibatkan karena naiknya prosentase dukungan partai, sehingga kandidat membutuhkan dukungan dari banyak partai.
"Partai pun cenderung memprioritaskan kandidat yang kuat scara elektabilitas maupun finansial untuk bisa menjamin kemenangan," tambah Adjie. *** Emil F Simatupang.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved