Headlines News :
Home » » Terkait Pilkada Jimly Kecewa Atas Putusan MK

Terkait Pilkada Jimly Kecewa Atas Putusan MK

Written By Infobreakingnews on Minggu, 19 Juli 2015 | 19.39


Jakarta, infobreakingnews - Buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan keluarga petahana maju di kontestasi Pilkada membuat KPU merevisi PKPU terkait pengajuan calon dari parpol. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie memberikan pandangannya.

"Saya juga kecewa. Tapi kita nggak punya pilihan lain karena itu sudah melalui perdebatan di MK," ujar Jimly di kediamannya, Komplek Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, Minggu (18/7/2015).

Menurutnya, budaya berpolitik di Indonesia masih feodal dan belum matang soal politik dinasti lantaran masih berorientasi pada kekuasaan. Sehingga, MK masih diperlukan untuk memberi garis tegas untuk membatasi kekuasaan bagi sebuah keluarga dalam berpolitik.

"Kita ini belum MK perlu dijadikan pembatasan, putusan MK counter productive. Untuk itu tidak bijaksana," sambungnya.

Meski demikian, Jimly mengapresiasi putusan yang sifatnya mengikat secara hukum tersebut. Sebab revisi itu bisa menjadi solusi sementara untuk mengakomodasi dua parpol yang konflik, yakni PPP dan Golkar ikut dalam Pilkada 2015.

"Islah pencalonan harus ditampung dalam aturan supaya perlakuan terhadap Golkar dan PPP sama. Masing-masing diberi ruang untuk mencalonkan, kalau partai menghadapi konflik yang penting ngajuin calon yang sama," kata pria yang juga menjadi Ketua DKPP tersebut.

Artinya, kedua parpol yang konflik harus sepakat mengajukan satu nama calon yang sama. Kemudian agar tidak terus menerus memicu konflik, dia juga menyarankan agar masing-masing kubu menandatangani dokumen persetujuan dengan partai koalisi tentang pencalonan kader.

"Merekomendasikan nama yang sama itu tidak menyalahi UU ataupun PKPU. Kedua kepengurusan harus mengajukan surat terpisah dan partai koalisinya harus tanda tangan dokumen secara terpisah. Dengan 2 macam dokumen seperti itu diharapkan tidak ada masalah," jelasnya.

"Siapapun nanti yang inkrah maka secara administratif, KPU tidak menghadapi gugatan. Aman KPU, Bawsalu dan DKPP. Kalau di daerah calonnya tidak sama, ya salah sendiri," kata Jimly.

Dia menganggap untuk sementara waktu, langkah ini terbaik dalam memberikan pelajaran politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun Jimly mewanti-wanti KPU untuk tetap mencetak dua dokumen calon yang diusung untuk masing-masing parpol sampai pengadilan mengeluarkan putusan inkrah. Hal ini agar lembaga pemilihan tersebut tidak dituding berpihak pada salah satu calon.

"Kalau misalnya KPU berpihak kepada salah 1 sementara keputusan pengadilan belum final, itu tidak sehat karena nanti diikuti oleh calon penguasa politik masa depan karena patokannya proses hukum saja. Nanti KPU terjebak dalam keberpihakan. KPU harus netral," imbau pria asal Palembang tersebut.

"Hukum formal tercermin dalam keputusan pemerintah, hukum materiil tercermin dalam putusan pengadilan. Nah pengadilan belum final sebab materiil belum memenangkan salah 1. Maka tidak bisa tidak KPU sebagai lembaga independen harus tunggu hasil final dulu. Sebelum final, dicari jalan dengan prosedur administratif. Kalau sudah inkrah salah satu surat (saja yang digunakan) toh sama ini," pungkasnya. *** Yohanes Suroso.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved