Headlines News :
Home » » Setelah KPK Menahan OC.Kaligis Tersangka Suap, Gubernur Sumut Akan Segera Ditangkap

Setelah KPK Menahan OC.Kaligis Tersangka Suap, Gubernur Sumut Akan Segera Ditangkap

Written By Infobreakingnews on Selasa, 14 Juli 2015 | 21.31

Gubernur Gatot
Jakarta, infobreakingnews - KPK langsung menjebloskan pengacara kondang yang hebat dinegeri ini OC.Kaligis kedalam sel tahanan setelah memeriksa nya selama hampir 7 jam. Dan tamatlah karier OC Kaligis yang selama ini terbilang paling sukses dan hebat pengacara advokat di ibukota.

Sejak awal sudah terendus aparat hukum aroma korupsi yang terjadi ditubuh Pemprop Sumut, yang membuat penyidik kejaksaan bersikeras ingin memeriksa kabiro keuangan Sumut, Fuad Ali Lubis yang diduga sebagai ATM nya Gubernur Sumut Gatot, lalu adanya pihak lawyer yang sok hebat membisikan kepada Fuad Ali tindakan pihak kejaksaan tinggi Sumut itu dinilai menyimpang, dan Fuad Ali yang merasa sok hebat karena memegang keuangan kantor Gubernur, mengajukan gugatan ke PTUN Medan dengan memakai pengacara kondang OC. Kaligis dan kemudian menyuruh Gary salah seorang anakbuahnya mengantarkan uang haram yang diminta majelis hakim yang dipimpin Ketua PTUN Medan, Tripeni.
Akibatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Setelah menetapkan advokat senior, OC Kaligis sebagai tersangka KPK membidik Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang mengetahui semua aliran dana yang mereka bayarkan kepada pengacara senior OC Kaligis sekaligus sumber dana sejumlah uang yang telah berkali kali dibayarkan OC Kaligis kepada 3 hakim PTUN beserta terlibat pula Panitera Sekretarisnya (Pansek).
Baik Fuad Ali maupun Gubernur Sumut Gatot diduga kuat kedua ikuti terlibat dalam kasus yang telah menjerat tiga hakim PTUN, seorang panitera PTUN, dan  advokat OC Kaligis dan anak buahnya  bernama Gary. 
Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi SP menyatakan kasus dugaan suap terhadap Majelis Hakim PTUN Medan tidak berhenti dengan ditetapkannya OC Kaligis yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Nasdem sebagai tersangka. Dikatakan, pihaknya terus mendalami kasus ini, termasuk kepada pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat.
"Belum berhenti. Ini masih dikembangkan kepada para pihak yang diduga terlibat," kata Johan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/7).
Johan menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap temuan yang didapat dalam penyidikan kasus ini. Termasuk jika ditemukan dua alat bukti yang cukup terkait keterlibatan Gatot.
"Apabila ditemukan dua alat bukti yang cukup, siapapun akan ditindak," tegasnya.
Gatot diketahui tak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (13/7) kemarin tanpa keterangan apapun. Gatot pun tidak nampak di Kantor maupun Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara sejak dua hari lalu.
Johan memastikan pihaknya akan melayangkan panggilan kedua kepada Gatot untuk diperiksa tim penyidik. Gatot dijadwalkan akan diperiksa usai lebaran, tepatnya pada 22 Juli mendatang.
"Tanggal 22 (Juli) jadwal pemeriksaan (Gatot)," katanya.
Johan mengatakan, berdasar informasi, Gatot tidak memenuhi panggilan pada Senin (13/7) tanpa alasan. Padahal, surat panggilan tersebut telah diterima politikus PKS tersebut. Untuk itu, Johan mengimbau Gatot memenuhi panggilan berikutnya.
"Mungkin dengan pemberitahuan ini sebagaimana beliau warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum, datang lah," imbaunya.
Setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Medan pada Kamis (9/7) lalu, KPK terus mendalami sumber dana sebesar US$ 15.000 dan SG$ 5.000 yang diberikan anak buah OC Kaligis, M. Yagari Bhastara atau Garry kepada Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, bersama dua hakim lainnya Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, dan seorang Panitera PTUN Medan, Syamsir Yusfan. KPK mencurigai uang suap tersebut bukan berasal dari kantong pribadi Garry.
"Karena hanya berdasarkan logika saja, sangat tidak mungkin uang suap ini berasal atau dimiliki oleh Garry," kata Plt Komisioner KPK, lndriyanto Seno Adji.
Uang yang jika dikonversikan sekitar Rp 250 juta itu diduga diserahkan Garry kepada para hakim dan panitera terkait gugatan yang diajukan kliennya, Ahmad Fuad sebagai Kabiro Keuangan Pemprov Sumut terhadap Kejati Sumut yang memintai keterangan terhadap dirinya terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bansos dan BDB Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.
Ahmad Fuad beralasan, dalam meminta keterangan terhadapnya, Kejati Sumut telah menyalahgunakan kewenangan dan tidak sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHAP dan Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Diberitakan, KPK menetapkan advokat senior, OC Kaligis sebagai tersangka pemberi suap kepada para hakim PTUN Medan. Atas perbuatannya OC Kaligis diduga melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau Huruf b dan atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPIdana.
Sebelumnya, KPK juga menetapkan anak buah OC Kaligis, Garry sebagai pemberi suap dengan jeratan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sementara Ketua PTUN, Tripeni Irianto Putro yang diduga sebagai pihak penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Untuk dua orang Hakim lainnya yakni hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting juga diduga sebagai pihak penerima, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Panitera PTUN Medan, Syamsir Yusfan yang turut disangka sebagai pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dari investigasi dilapangan, Gubernur Gatot langsung menghilang dan tidak masuk kantor karena sadar kalau dirinya akan ditangkap KPK karena kalau memang Gatot benar tidak terlibat, pastilah dirinya berani tampil seperti biasanya ada dikantor dan pulang kerumah dinasnya, bahkan memiberikan alasan kepada KPK atas ketidak hadirannya untuk diperiksa.Dan biasanya ciri khas pejabat bermental korup, selalu nanti beralasan sakit dan entah apalah, sebagai alasan tidak memenuhi panggilan KPK. *** Emil F Simatupang.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved