Headlines News :
Home » » Polri Nyatakan Dua Petinggu KY Menjadikan Tersangka Buntut Prapradilan BG,

Polri Nyatakan Dua Petinggu KY Menjadikan Tersangka Buntut Prapradilan BG,

Written By Infobreakingnews on Minggu, 12 Juli 2015 | 00.42

Sarpin Rizaldi

Jakarta, infobreakingnews - Babak baru dari kasus perseteruan KPK vs Polri dalam perkara gugatan prapradilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan yang kini menjabat wakil Kapolri, yang diputus oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Salpin Rizaldi, masih menyisahkan fakta hukum, karena ternyata Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri telah dijadikan tersangka pencemaran nama baik oleh pihak Bareskrim Polri
Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan jika keduanya akan diperiksa sebagai tersangka pekan depan. Surat panggilan untuk keduanya juga sudah dilayangkan.
"Pokoknya dipanggil minggu depan. Kasus ini adalah delik aduan. Ada laporan maka kami tangani dan kami tetapkan sebagai tersangka," kata Anton, Sabtu (11/7).
Lalu bagaimana terkait pandangan yang mengatakan komentar mereka itu adalah wujud fungsi dan tugas mereka sebagai komisioner KY yang mengawasi hakim? "Ya silahkan saja. Tapi kita telah memeriksa saksi ahli yang menyatakan masuk unsur pencemaran nama baik," jawab Anton.
Pihaknya juga memastikan tidak ada perkecualian dan apalagi pengistimewaan yang diberikan pada keduanya. Itu karena UU memang tidak memberikan perkecualiaan.
"Akan diperlakukan sama dengan yang lain. Sementara ini pasalnya pencemaran nama baik," lanjutnya.
Kabareskrim Komjen Budi Waseso sebelumnya mengatakan jika keduanya akan diperiksa pada Senin (13/7).
Seperti diberitakan Sarpin melaporkan keduanya ke Bareskrim Polri. Sarpin menganggap keduanya telah mencemarkan nama baiknya setelah dirinya memutuskan memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan melawan KPK.
Kedua petinggi KY tersebut diatas dinilai oleh saksi telah melakukan pencemaran nama baik Hakim Sarpin, karena sejumlah komentarnya yang melenceng dari koridor kelembagaan yang dimuat oleh sejumlah media, dimana pernyataan kedua petinggi KY itu telah melampaui batas kepatutan yang semestinya tidak untuk komsumsi berita, 
Selain peraturan pokok Kehakiman yang menyatakan seorang hakim yang memutus perkara yang sedang ditanganinya, adalah merupakan hak paten seorang hakim yang tak dapat di intervensi oleh pihak siapapun, walau putusan hakim masih dapat berubah dalam proses upaya hukum kasasi lainnya. 
Paling tidak kasus ini menjadi sangat menarik bagi dunia pradilan apalagi bagi kalangan mahasiswa fakultas hukum, karena memiliki unsur hukum yang kompleks. *** Candra Wibawanti.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved