Headlines News :
Home » » Partai Demokrat Menyesalkan Polri Menetapkan Petinggi KY Tersangka

Partai Demokrat Menyesalkan Polri Menetapkan Petinggi KY Tersangka

Written By Infobreakingnews on Minggu, 12 Juli 2015 | 01.02

Didi Irawadi

Jakarta, infobreakingnews - Berita ini dianggap cukup menarik bagai dunia hukum karena sejak awal kasus prapradilan antar Komjen BG dengan KPK yang ditangani Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Salpin Rizaldi banyak menuai kotraversi menjadi perhatian kalangan praktisi hukum.
Namun selain kalangan praktisi hukum, Partai Demokrat juga menyayangkan penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Komisioner Taufiqurrahman Syahuri terkait kasus pelaporan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldy oleh Bareskrim Polri.
Partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini berharap agar polisi bisa lebih bijaksana dalam menangani kasus ini.
Padahal KY sebagai lembaga pengawas kode etik dan perilaku hakim selama ini sudah berusaha memenuhi harapan masyarakat atas peran peradilan yang masih dinilai kurang optimal dan jauh dari harapan.
"Saya pribadi agak menyayangkan penetapan tersangka. Sejauh ini KY saya lihat telah berusaha melakukan perannya seiring harapan dan kritik masyarakat atas peran peradilan yang masih dianggap kurang optimal dan jauh dari harapan," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, kepada infobreakingnews,com, Sabtu (11/7) di Jakarra.
Anggota DPR RI 2009-2014 ini pun berharap polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat bisa lebih bijaksana atas penetapan tersangka ini.
Belum optimalnya penegakan hukum dan krisis kepercayaan publik kiranya bisa menjadi pertimbangan Bareskrim Polri.
"Polri diharapkan tetap bisa menjadi penengah yang bijak sehubungan persoalan KY vs Sarpin tersebut," ujar Juru Bicara partai Demokrat itu.
Sarpin melaporkan kedua petinggi Komisi Yudisial pada pertengahan Maret. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Rikwanto, para Komisioner dilaporkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 KUHP tentang Pencamaran Nama Baik sementara Pasal 311 KUHP soal Pemfitnahan.
Dalam laporannya, Sarpin mengaku keberatan dengan komentar dan pernyataan para Komisioner yang menyebut dia sebagai hakim bermasalah sebelum menangani gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Pernyataan tersebut, menurut Sarpin, dimuat di media cetak dan elektronik.
Sebelum melapor ke polisi, Sarpin terlebih dahulu melayangkan somasi terhadap para pihak yang mengkritik dirinya terkait putusannya yang menetapkan status tersangka Budi Gunawan tidak sah. Putusan tersebut memang menuai kontroversi sehingga sang hakim dihujani kritik dari berbagai pihak.
Dalam somasinya, Sarpin memperingatkan para pihak yang dinilai merugikan nama baiknya untuk segera meminta maaf, namun somasi itu ternyata tidak direspon secara baik oleh dua peringgi KY tersebut diatas, hingga akhirnya Sarpin secara berani melaporkannya ke Polri lalu keluarlah pernyataan Bareskrim yang cukup mengejutkan dimana Ketua KY dan petinggi lembagai pengawasan kalangan Hakim itu dinyatakan sebagai tersangka pencemaran nama baik karena komentarnya yang dinilai melampui batas kepatutan sebagaimana yang dimuat kalangan media. *** Emil Fosters.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved