Headlines News :
Home » » Partai Demokrat Haramkan Dukung Mantan Narapidana Ikut Pilkada

Partai Demokrat Haramkan Dukung Mantan Narapidana Ikut Pilkada

Written By Infobreakingnews on Kamis, 30 Juli 2015 | 21.52

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan

Jakarta, infobreakingnews – Partai Demokat (PD) memastikan tidak akan mengusung mantan narapidana (napi) sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam pilkada serentak Desember mendatang. Sebabnya, di mata PD, secara etika, pengusungan mantan napi dinilai tidak pantas.
“Kita tidak mendukung mantan napi. Kurang paslah secara etika,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PD, Hinca Pandjaitan, kepada infobreakingnews.com, di Jakarta, Kamis (30/7).
Seperti diketahui, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 7 huruf g UU No 8/2015, mantan napi berhak mengikuti pilkada. Syaratnya, mantan napi yang bersangkutan harus mengungkapkan rekam jejak hukumnya kepada publik secara jujur dan terbuka.
“Tetapi, apa yang jadi putusan MK tetap kita hormati. Namun, pandangan politik Demokrat, kita mendahulukan etika politik sekalipun MK membolehkan (mantan napi diusung jadi kandidat),” tambah Hinca.
Terkait adanya mantan napi yang mengikuti pilkada, mantan hakim MK Maruarar Siahaan berpendapat, putusan MK tentu harus dihormati seluruh pihak. “Karena sudah jadi putusan MK, ya mereka (para mantan napi) akhirnya daftar jadi calon kepala daerah. Selama hak politik tidak dicabut, bisa daftar. Kalau sudah dicabut hak politiknya, itu lain cerita,” tegas Maruarar.
Dari teori penghukuman, menurutnya, mantan napi sudah menjalani seluruh tugas dan kewajibannya. Meski begitu, dia menyadari akan banyak pertanyaan di publik terkait majunya mantan napi dalam pilkada.
“Pubik tentunya bertanya, bagaimana iya kemungkinan seorang napi bisa jadi pemimpin? Bagaimana dari sudut moralitas? Kalau dari teori penghukuman, sebenarnya mantan napi pasti sudah melewati seluruh prosesnya,” terang Maruarar.
Maruarar menambahkan, tidak tertutup kemungkinan mantan napi bakal kembali terjerat kasus hukum setelah terpilih saat pilkada. “Godaan pasti ada. Kita semua hanya berharap agar mereka punya hati nurani dan benar-benar bertobat,” imbuh Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini.
Dia menyatakan, terpilih atau tidaknya mantan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sangat tergantung pada masyarakat pemilih. “Kalau pendidikan pemilih masih rendah, tidak bisa kita harapkan punya kesadaran politik., namun pebelajaran politik kadang musti begitu " pungkasnya.*** Yohanes Suroso.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved